9/17/2020
APradinata
Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 dikarenakan beberapa hal, seperti adanya peperangan Perancis dan Inggris, korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar pegawai VOC, serta besarnya anggaran pengeluaran terutama biaya perang. Dengan jatuhnya VOC, Belanda membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Hindia Belanda (Nederlands Indies) guna mempertahankan Indonesia sebagai negara atau wilayah kekuasaannya. Perlu diketahui, pada periode yang sama Belanda berada di tangan Perancis. Dengan kata lain, suatu negara yang menjajah Nusantara (Belanda) disatu sisi dijajah oleh negara lain (Perancis).
Jatuhnya kekuasaan Belanda Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte selaku penguasah Prancis membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda.
Karena Indonesia berada di bawah ancaman Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Indonesia. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Kebijakan
Pemerintahan Herman W. Daendel
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung
perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib
rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan
kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa
pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya.
Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di
Indonesia adalah sebagai berikut.
I.) Bidang Birokrasi Pemerintahan
1. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah Mr. Muntinghe.
2. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektuur dan 31 kabupaten. Setiap prefektuur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung di bawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
3. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
II.) Bidang Hukum dan Peradilan
1. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.
· Pengadilan untuk orang Eropa.
· Pengadilan untuk orang pribumi.
· Pengadilan untuk orang Timur Asing.
Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.
III.) Bidang Militer dan Pertahanan
Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah berikut ini.
1. Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian.
2. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.
3. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu dilakukan karena beliau tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.
4. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
IV.) Bidang Ekonomi dan Keuangan
1. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
2. Mengeluarkan uang kertas.
3. Memperbaiki gaji pegawai.
4. Pajak in natura/hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
5. Mengadakan monopoli perdagangan beras.
6. Mengadakan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspoer (seperti kopi).
V.) Bidang Sosial
1. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer- Panarukan.
2. Perbudakkan dibiarkan berkembang.
3. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.
4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
Kebijakan
yang dilakukan Deandles mampu menutupi kekosongan kas Belanda di Indonesia dan
tetap mempertahankan kekuasaannya dari serangan Inggris, namun Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels
sebagai gubernur Jendral digantikan oleh Jan
Willem Jansses. Hal ini dikarenakan Daendels bertindak dictator, kejam, dan
sewenang-wenang. Akibatnya pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari
dalam maupun dari luar negeri dan tidak sesuai dengan semangat Liberlisme yang dikampanyekan Napoleon, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke negeri
Belanda. Alasan lain Daendels digantikan dikarenakan Prancis memanggil Daendels
untuk diikut sertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada perang Koalisi VI.
Pada
tanggal 4 Agustus 1811 enam puluh kapal Inggris muncul di depan Batavia dan
sampai tanggal 26 agustus kota berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan
Inggris. Janssens mundur ke Semarang, pihak Inggris berhasil memukul mundur
pihak Janssens dan pada tanggal 18 September Jenssens menyerah didekat Salatiga.
Pada saat itu Jenssens menandatangani Kapitulasi
Tuntang yang isi pokoknya ialah seluruh
pulau Jawa menjadi milik Inggris, Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan
Inggris.
Sumber :
http://indonesian-persons.blogspot.com/2013/04/masa-pemerintahan-herman-willem-daendels.html
Posted in: sejarah,Tokoh
0 komentar:
Posting Komentar