Papua New Guinea

Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa.

Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu.

Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.

Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).

Letak Geografis

Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.

Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini, dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan); tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dari US$ 1,25 per hari.

Penduduk awal yang menempati Papua New Guinea

Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal. Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.

Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih, dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata papua diturunkan dari pepuah kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (Nueva Guinea) adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.

KOLONIALISME DAN KEMERDEKAAN DI PAPUA NEW GUINEA

 Kedatangan Bangsa Eropa

Selama abad 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke kepulauan Spice dengan melalui Papua. Pada 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan spanyol, merupakan orang Eropa pertama yang datang menginjakkan kakinya di Papua. Selanjutnya para pelaut spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retez, menetap cukup lama sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua adalah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menamakan pulau tersebut sebagai Nueva Gvince (New Guinea) setelah melihat fakta bahwa penduduk asli berkulit gelap seperti orang-orang afrika. Misi mereka kesini adalah untuk mencari emas namun mereka tidak menemukan apa-apa.

Kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi, tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan hingga beberapa waktu lamanya bagian barat pulau tersebut mereka sebut dengan West New Guinea atau Netherlands New Guinea dimana sekarang ini sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Negara Papua New Guinea. Segera setelah serbuan singkat bangsa spanyol, karena perdagangan rempah-rempah, bangsa portugis kembali membuat kolonisasi Timor, tetapi bukan pulau besar, yang mereka sebut sebagai Ilha Papoia.

Di awal abad 17, pelaut Belanda membuat percobaan sementara untuk menduduki pulau tetapi dipukul mundur oleh penduduk pribumi. Basis Eropa pertama adalah Inggris yang didirikan dengan benteng di bagian barat pulau pada tahun 1793 tetapi kemudian ditinggalkan setelah dua tahun, sebagai penghuni tetap harus membinasakan oleh penyebaran penyakit dan juga gangguan dari colonial lainnya.

Wilaya utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.

Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.

Kemerdekaan Papua New Guinea

Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).

Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer.

Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.

Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.

Pembagian Wilaya di Papua New Guinea

Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan kegiatan lainnya.

Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.

Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:

1.         Daerah Otonom Bougainville

2.         Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional)

3.         Provinsi Barat (Fly)

4.         Provinsi Britania Baru Barat

5.         Provinsi Britania Baru Timur

6.         Provinsi Chimbu (Simbu)

7.         Provinsi Dataran Tinggi Barat

8.         Provinsi Dataran Tinggi Selatan

9.         Provinsi Dataran Tinggi Timur

10.     Provinsi Enga

11.     Provinsi Irlandia Baru

12.     Provinsi Madang

13.     Provinsi Manus

14.     Provinsi Morobe

15.     Provinsi Oro (Utara)

16.     Provinsi Sepik Barat (Sandaun)

17.     Provinsi Sepik Timur

18.     Provinsi Teluk

19.     Provinsi Teluk Milne

20.     Provinsi Tengah

HUBUNGAN BILATERAL PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA

Indonesia – PNG di Bidang Teknik

Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini.  Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.

Indonesia – PNG di Bidang Pertanian

Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara  Indonesia - Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement  yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.

Pada tanggal 16 Nopember s/d 2 Desember 1996 telah berkunjung ke Indonesia rombongan Mahasiswa dari Higlands Agricultural College, Mt. Hagen, Papua New Guinea yang berjumlah 50 orang.  Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari dari dekat tentang perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya bidang peternakan, perikanan, manajemen pelayanan penyuluhan, strategi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pinjaman keuangan dalam menunjang pengembangan pertanian.

Pada tanggal 8 s/d 18 Juli 1996 telah berkunjung rombongan dari PNG yang terdiri dari petani dan asosiasi kelapa sawit.  Maksud kunjungan adalah dalam rangka :

a.  Menambah pengetahuan/pengalaman para petani/ pejabat terkait tentang kemajuan-kemajuan di bidang "Processing dan Marketing" kelapa sawit di Indonesia.

b.    Mengadakan pertemuan dengan para petani, tenaga ahli maupun para peneliti di pusat-pusat penelitian kelapa sawit.

c. Mengadakan kunjungan ke lapangan (petani kelapa sawit) yang telah sukses mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

d.      Mengadakan tukar menukar informasi/pengalaman dengan sesama petani kelapa sawit di Indonesia.

e.  Mengunjungi instansi terkait lainnya yang mempunyai kontribusi penting di dalam mengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam rangka melakukan studi banding teknik pengembangan tanaman padi, Tim Studi Banding PNG meninjau dan belajar tentang sistim tanaman/ pertanian padi di Jayapura dan sekitarnya, pada tanggal 11-12 Maret 2000 telah berkunjung rombongan dari Gulf Province salah satu propinsi di PNG.  Rombongan terdiri dari para pejabat Pemerintahan, Ketua Kelompok Pertanian serta wakil dari para petani setempat.   Pelaksanaan kunjungan dimaksud diatur dan dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Irian Jaya. 

Hasil pertemuan Sidang I Komisi Bersama RI – PNG di Port Moresby 4 – 6 Juni 2003 disepakati untuk membentuk Working Group Agriculture, Quarantine, Marine and Fisheries.  Departemen Pertanian diharapkan menjadi Focal Point untuk Working Group tersebut.  Sebagai anggota Working Group Dep. Kelautan dan Perikanan telah Menindaklanjuti kesepaktan pada Sidang I Komisi Bersama melalui pertemuan berskala internasional guna membahas masalah pulau-pulau kecil di perbatasan.  Pada saat ini sedang dipelajari kemungkinan pembuatan Kepres yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar.  Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Ditjen Perikanan Tangkap diusulkan untuk ikut berperan dalam hal ini. 

Pada tanggal 28 – 30 Oktober 2003 telah dilaksanakan Sidang Perundingan Joint Border Committee (JBC) RI – PNG ke-22 di Madang, Papua New Guinea.  Hasil dari sidang tersebut yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah :

• Kedua belah pihak sepakat akan mebuka Pos Lintas Batas, apabila dimungkinkan akan dibuka pada bulan Juni 2004.  Hal ini didukung pihak PNG karena waktu pembukaan pos perbatasan pada bulan Juni 2004 bersamaan dengan waktu pelaksanaan Launching Cross-Border Vehicle Movements Arrangements.

• Telah ditandatangani MoU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities between PNG and Indonesia. 

Pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia, melalui kerjasama Tripartite Indonesia – PNG – Jepang, pada tanggal 27 Oktober 2003 – 24 Januari 2004 telah dikirimkan expert dari Indonesia dibidang Rice Cultivation untuk kegiatan Promotion of Smallholder Rice Production Development, dan telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk saat ini telah dilakukan perpanjangan selama 1 tahun. 

Dibidang pertukaran informasi, memenuhi permintaan pihak East Britain Provincial Administartion (ENBPA), PNG Indonesia telah menyampaikan informasi tentang processing kelapa sawit di Indonesia, sebagai berikut :

Historical Statistics (development, production, export, Indonesian consumption):

a.         Structure of the Industry

b.         Location of the Industry

c.         Intended Expansion

d.        Soils (most suitable)

e.         Planting Material

f.          Climate (rainfall, sunlight/solar radiation) most suitable

g.         Transport Infrastructure

h.         Social Infrastructure (schools, hospitals, community centers)

i.           Production Models (eg. Nucleus Estate/Settlers)

j.           Incentive to Develop.

k.         What is meant by "plasma/tree crop transmigration program" 

Pada tanggal 1 – 9 Maret 2004 telah diadakan kunjungan 4 (empat) orang pejabat Deptan PNG dengan dikoordinir oleh JICA yang akan mempelajari  bidang Rice Farmers, Group and Activities dalam rangka kerjasama teknik dengan Pemerintah Jepang (JICA).   

Pada tanggal 24 – 26 Juni 2004 telah dilaksanakan Informal Bilateral Meeting RI – PNG di Jayapura.  DELRI dipimpin oleh Kepala Badan Karantina.  Agenda yang dibahas adalah  (1) Agribusiness and Trade Consultation dan (2) Sanitary and Phytosanitary Consultation. 

Pada tanggal 6 – 13 Desember 2004 telah berkunjung 2 (dua) orang pejabat  Deptan PNG dan 2 (dua) orang petani PNG dan JICA bertindak sebagai fasilitator bermaksud untuk mempelajari Rice Farmers, Group and Activities terutama untuk dataran tinggi.

Sumber Pustaka :

Gelineau, Kristen (2009-03-26). "Spiders and frogs identified among 50 new species". The

Independent. http://www.independent.co.uk/news/science/spiders-and-frogs-identified-among-50-new-species-1654296.html. Diakses pada 01 Mei 2011. 

Lynne Armitage. "Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects" (PDF).

Queensland University of Technology. http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00001043/00/armitage.pdf. Diakses pada 01 Mei 20011.

Salak, Kira. "Nonfiction book "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea"

http://id.wikipedia.com/pupuanewguinea.html.

Posted in: sejarah