Hubungan Australia-Indonesia

Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang terletak diantara samudra Hindia dan pasifik dan diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan, secara geografis posisi Australia terisolasi, satu-satunya tetangga terdekat Australia sejak tahun 1949 (sampai Papua New Guinea dan Timur Leste merdeka) adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Jika Australia dan negara tetangga (seperti Indonesia) mampu membangun hubungan dengan baik maka kedua negara akan dapat menstabilkan kawasan. Dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa yang memperburuk hubungan Australia dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan kebijakan politik dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.

Situasi yang demikian yang menyebabkan Australia harus berhubungan dengan Indonesia. Sebelum Perang Dunia II perhatian Australia terhadap hubungannya dengan Hindia Belanda sangat kecil, hal ini dikarenakan Australia sebagai dominion Inggris, mempercayakan hubungan diplomatiknya secara langsung antara Inggris dan Belanda . Dalam perkembangan selanjutnya karena didorong oleh berbagai kepentingan Australia dan Indonesia salin menjalin kerjasama. Hubungan Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang diwarnai oleh ketegangan yang sempat terjadi.

Bentuk Hubungan Australia dengan Indonesia

a. Bidang Ekonomi

Hubungan ekonomi Australia dan Indonesia memang belum seberapa. Dalam tahun 1977-1978 ekspor Australia ke Indonesia berjumlah 196.000 juta dolar Australia, sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia sehingga neraca perdagangan Indonesia mencatat minus sebanyak 112 juta dolar Australia. Bertambahnya ekspor Indonesia ke Australia karena Australia sendiri mulai membeli minyak dari Indonesia, pada umumnya para pengusaha Australia belum begitu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dikarenakan Indonesia belum mampu mengekspor hasil Industri manufaktur ke luar negeri. Dalam hal ini belum relevan dalam hubungan Australia dan Indonesia

b. Bidang social 

Indonesia merupakan negara penerima bantuan nomor dua terbesar dari Australia, hal ini dapat dilihat dari bantuan secara bilateral sebesar 86 juta dolar Australia untuk masa tiga tahun(1976-1979) yang berupa bantuan proyek, bantuan pangan, dan program pelatihan , sebagian besar bantuan yang diberikan untuk proyek yang jumlahnya 29 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979. Selain itu masih ada penerima bantuan terbesar adalah Papua Nugini yang mendapat bantuan sebesar 233,4 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979. 

c. Bidang pendidikan

Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada sekolah menengah atas. Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap dan bergaya tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti: Monash University di Melbourne.

Australia menjadi tujuan belajar nomor dua terpenting bagi Indonesia setelah Amerika Serikat. Australia telah berhasil menjual pendidikan ke Indonesia, sehingga jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia sebanyak 18.748 orang pada tahun 1999 dan 17.626 orang pada tahun 2000. Dengan demikian sejak tunuh tahun akhir, Indonesia merupakan pembeli pendidikan terbesar di Australia. 

d. Bidang militer

Belanda melakukan agresi militer I, Australia menasihati Indonesia untuk meminta bantuan langsung kepada sekretaris Jendral PBB, pada waktu itu agresi militer II, Australia meminta bantuan agar Dewan Keamanan PBB agar serangan Belanda tersebut segera dihentikan. 

Australia bergabung dalam United Nation Commision On Indonesia(UNCI) terus mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan diatas kapal Renville sampai dengan Konfrensi Meja Bundar(KMB). 

Selain itu angkatan bersenjata Australia mempunyai peran yang menentukan dalam mengusir jepang dari Indonesia dan Tarakan Kalimantan Timur pada tahun 1945, Australia juga membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dalam pengakuan dunia Internasional pada akhir tahun 1949 hal ini dapat dilihat dari bantuan Australia sebagai sponsor kemerdekan dan keanggotaan di PBB. 

e. Bidang politik

Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia, maka Australia merasa tidak aman. Sehingga timbul pertanyaan dari para pemimpin Australia: pertama apakah rakyat Indonesia bila merdeka dari colonial Belanda akan menguntungkan Australia? Dan yang kedua apakah Indonesia mampu membendung ancaman komunis?.

Dalam hal ini rakyat Indonesia kurang matang dalam berpolitik dan belum berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka berpikir bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu membendung agresi komunis. Australia khawatir apabila mendukung Republik Indonesia dalam mengusir Belanda maka tindakan itu akan mempercepat berakhirnya kekuasaan colonial Eropa di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian pada tanggal 27 Desember 1959 pemerintah secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Republik Indonesia.

Permasalahan Yang Muncul dalam Hubungan Australia dengan Indonesia

Di dunia Internasional Australia ikut campur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia dibawah pimpinan PM Chifley dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar negerinya, Dr. H.V. Evatt. Bantuan Australia ditunjukkan oleh serikat buruh pelabuhan Australia, terutama Waterside Worker Federation yang kembali melakukan pemboikotan dan pelarangan terhadap kapal Belanda yang membawa persenjataan untuk militer Belanda di Indonesia, reaksi ini diakibatkan oleh Belanda yang telah melakukan agresi pada tanggal 20 juli 1947 oleh Belanda sendiri disebut sebagai aksi polisionil. Belanda berusaha keras untuk merebut kembali kekuasaan RI di Jawa.

Dengan adanya pergantian pemerintahan di Australia dari partai Buruh kepada koalisi partai Liberal-Country menyebabkan perubahan politik luar negeri Australia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Percy C Spender. Pemerintahan Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan Indonesia mengalami pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi Indonesia sangat menginginkan Irian Barat menjadi propinsi Indonesia.

Antara tahun 1950-1962 pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat. Permasalahan yang muncul pada hubungan antara Australia dan Indonesia salah satunya:

a. Masalah Irian Barat atau Papua

Pemerintahan Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda, dunia Internasional memberikan simpati yang besar bagi Indonesia salah satunya adalah Australia. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Australia minta bantuan dewan keamanan PBB, agar agresi militer Belanda ke Indonesia dihentikan, supaya Australia merasa berjasa pada Indonesia. Australia merasa dirinya menjadi “bidan”, kemerdekaan Indonesia atau Indonesia sebagai ciptaannya.

Partai buruh mendukung Indonesia, namun perubahan baru terasa setelah tahun1949, karena partai buruh dikalahkan oleh partai liberal dan country yang pro Belanda. Sebenarnya dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah status Irian Barat yang diperebutkan antara Belanda dengan Indonesia dan Australia pun ikut berkepentingan terhadap Irian Barat.

I. Alasan Belanda mempertahankan Irian Barat

Irian Barat harus dipertahankan sebagai jajahan Belanda agar:

a. Dapat menjamin kehadiran Belanda di Indonesia terutama di wilayah Pasifik

b. Untuk menjamin kedudukan misionaris katolik di daerah itu selama satu dasawarsa telah aktif mengkristenkan penduduk setempat.

Bahkan Belanda telah memasukkan Irian Barat ke dalam undang-undang dasarnya sebagai wilayah jajahan Belanda, perubahan terjadi ketika Spender dari partai liberal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, terhadap Irian Barat ia beranggapan bahwa:

• Irian Barat merupakan pertahanan terakhir Australia dari segala kemungkinan adanya serangan dari arah utara.

• Masa depan Irian Barat sangat penting bagi Australia karena Irian barat sangat strategis bagi Australia

• Karena itu di depan sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, ia berharap dengan pihak Indonesia jika sampai terjadi perundingan dan Belanda melepaskan Irian Barat ke Indonesia maka Australia akan kehilangan Irian Barat.

• Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis, sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah Irian barat. 

Upaya penyelesaian masalah Irian Barat

• Upaya penyelesaian oleh PBB tidak membuahkan hasil dari setiap resolusi yang diajukan dalam sidang PBB dan selalu mengalami kegagalan dalam mencari solusi masalah Irian Barat. Misalnya: dalam rapat Majelis Umum dapat diketahui bahwa kelompok negara Asia-Afrika selain Cina memberikan suara bulat terhadap resolusi, Turki kontra dari 20 negara Amerika latin, 10 suara pro, 7 negara kontra dan 3 abstain. Semua negara Eropa Barat dan negara bukan penjajah memberikan suara kontra, Amerika Serikat Abstain, Uni Soviet pro. 

Demikian juga dalam sidang Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum PBB tahun 1957 hasilnya tetap sama dan tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan.

• Sudah 4 kali mengalami kegagalan akhirnya Indonesia memutuskan mencari penyelesaian Irian Barat di luar PBB, untuk itu Jendral Nasution diutus ke Washington tahun 1960 untuk membeli senjata berat pada Amerika Serikat tapi ditolak Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi Hubungan Indonesia-Amerika untuk selanjutnya.

• Tahun 1960 Perdana Menteri Khrushcheu dari Uni Soviet berkunjung ke Indonesia dan sepakat memberi bantuan militer (peralatan perang)bagi ABRI. 

Dalam menanggapi persiapan perang Indonesia maka Belanda dalam Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengusulkan dekolonisai untuk suku Papua di Irian Barat. Untuk mengahadapi strategi itu maka Presiden Soekarno melancarkan “Trikora” dan mengirim Menteri Luar Negeri Subandrio ke PBB untuk menggagalkan usaha Belanda sambil menggiatkan operasi militer. Menteri Luar Negeri Subandrio berhasil meyakinkan Majelis Umum PBB dan segala kelakuan Belanda terkuak.

Akhirnya Amerika Serikat dibawah Presiden Kennedy mengubah sikap Amerika Serikat yang semula netral, kemudian menjadi penengah aktif, posisi Belanda terpojok dikarenakan di PBB telah dikeluarkan kemudian Belanda ditinggalkan oleh sekutunya. Perubahan sikap Amerika Serikat merupakan tekanan berat bagi Belanda agar segera menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan cara damai dengan Indonesia. Salah satu reaksi Amerika Serikat untuk mendamaikan kedua belah pihak(Indonesia-Belanda) dengan dikeluarkannya “Rencana Bunker”.

• Sengketa atau masalah Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya persetujuan NewYork pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh delegasi Belanda(Menteri Luar Negeri)dan delegasi Indonesia(Menteri Luar Negeri Subandrio).

Setelah upaya penyelesaian masalah Irian Barat, Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik, sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia. Kemudian menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada tahun 1965 yang kemudian dikenal Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Suharto memperlihatkan sikap Indonesia yang anti komunis dan kebijakan luar negeri Indonesia beralih menjadi Pro Barat. Suasana politik Indonesia yang demikian membuat Australia segera bergabung dalam Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara – negara donor yang di bentuk khusus untuk pembangunan ekonomi Indonesia. 

b. Integrasi Timor-Timur (Masalah Timor- Timur)

Terjadinya kemelut politik timor-timur khususnya sejak lahirnya keputusan rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan Indonesia, sering terlihat sikap yang tidak bersahabat dari pihak tertentu di Australia terhadap Indonesia, harus diakui sikap tidak bersahabat dan tidak bersumber dari kebijakan resmi Australia mengenai Timor-timur, karena pemerintah Australia telah mengakui secara de facto dan de jure integrasi Timor-Timur dengan Republik Indonesia.

Jadi pada hakekatnya suara-suara yang muncul dalam media massa Australia yang nadanya kurang bersahabat dengan Indonesia seringkali bukan suara resmi yang mewakili pemerintah Australia. Hal ini dapat dilihat dari kecaman Menteri Luar Negeri Australia Evans terhadap pers Australia yang dikemukakan dalam pembukaan konferensi memperingati dwiabad Australia di Pusat Pengakajian Strategi dan Pertahanan ANU (Australia National University) di Canberra.

Evans menuduh pers di negaranya kurang mempertanggung jawabkan dan kurang memperhatikan cara menuangkan suatu laporan, dalam hubungan Australia dengan Indonesia khususnya menyangkut Timor-Timur, perlu dikaji lebih dalam suara siapa yang muncul dalam media massa itu. Nampaknya suara yang muncul di media massa Australia banyak juga yang mewakili suara pengungsi atau simpatisan Fretilin yang tidak menyukai kemajuan yang dialami Timor-Timur sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

I. Kondisi Politik Timor-Timur Menjelang Integrasi

Sejarah politik Timor-Timur tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik Portugal karena Portugal merupakan penjajah bagi Timor-Timur. Secara de Facto perlakuan terhadap rakyat Timor-Timur masih bercirikan kolonial, kegiatan berorganisasi dan menyatakan pendapat diawasi oleh badan organisasi yang bernama ANP (Acco National Popular)serta badan politik di Timor-Timur diawasi oleh DGS(Diseccao Geval de Squaranca).

Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi daerah Timor-Timur, serta keengganan negara tetangga untuk mendukung usaha pembebasan dari penjajah Portugis. Namun tidak berarti bahwa perlawanan untuk menentang kaum penjajah dari wilayah Timor-Timur tidak ada walau masih bersifat colonial.

II. Munculnya partai politik.

Dengan adanya “ Revolusi Bunga” di Portugal telah membawa perubahan radikal dalam tata politik Portugal, dimana janji Jendral Espinola yang memberi kebebasan pada wilayah jajahan untuk membentuk partai politik. Maka berdirilah partai politik seperti:

• UDT

• FRETILIN

• APODETI

• APMT/KOTA

• TRABALHISTA

Diantara partai tersebut, partai Fretilin lebih revolusioner, karena pada awalnya FRETILIN berkualisi dengan UDT untuk mengahadapi APODETI, namun kualisi itu pecah dikarenakan:

• Adanya faham dan tekanan dari APODETI yang termuat dalam memorandum yang menyatakan ide APODETI untuk berintegrasi dengan Indonesiadan telah mendapatkan pengakuan dari negara Asia Tenggara dan Australia.

• 90% rakyat Timor-Timur masih buta huruf sehingga UDT supaya Timor-Timur bergabung dengan Indonesia.

Karena adanya perbedaan faham pada akhirnya, UDT dan FRETILIN pecah, maka tekanan terhadap FRETILIN semakin kuat setelah KOTA dan TRABALHISTA bergabung kedalam wadah MAC untuk menggempur FRETILIN(pada tahun1975).kemudian FRETILINmengumandangkan proklamasi Unilateral pada tanggal 28 November 1975 dengan nama Republik Demokrasi Timor-Timur. 

III. Integrasi Dengan Indonesia

UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menentang proklamasi sepihak oleh FRETILIN, maka mereka mengeluarkan pernyataan kesepakatan di Balibo yang mengintegrasikan Timor-Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi FRETILIN yang dikenal sebagai proklamasi Balibo dan atas desakan petisi Dewan Perwakilan Timor-Timur pada pemerintahan pusat di Jakarta, maka dikeluarkan Tap MPR VI/1978 dan pada tanggal 17 juli 1976 dinyatakan sebagai propinsi Republik Indonesia ke-27. 

IV Faktor Pendorong Disintegrasi Timor-Timur

• Keadaan politik

Pada tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian system pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia, setelah berintegrasi disahkan oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Kemudian di Timor-Timur di bentuk pemerintahan sementara dan sebagai pelaksana pemerintahan sementara diangkatlah putra Timor-Timur yaitu Arnaldo Dos Res Aranjo, secara yuridis formal Timor-Timur sudah sah menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU VII/1976 dan peraturan no 19 tahun 1976 tentang Pemda Timor-Timuryang kemudian menjadi propinsi Indonesia ke-27.

Timor-Timur baru saja bergabung maka pemulihan keamanan merupakan hal yang pokok terutama sisa FRETILIN yang masih menguasai 75% dari seluruh penduduk Timor-Timur.

Dalam perkembangan sisa FRETILIN dapat ditumpas oleh TNI (batalyon 744 dan 745) walau tidak habis. Dikarenakan mereka berada di gunung, kemudian rakyat Timor-Timur dituduh oleh TNI sebagai GPK. Maka akibatnya rakyat Timor-Timur merindukan kedamaianyang menjadi korban kdua belah pihak.

Setelah terjadinya insiden Santa Cruzdan diberikan nobel perdamaian kepada pemimpin FRETILIN yaitu “Xanana Gusmau” dan Uskup Belo. Dukungan rakyat untuk merdeka smakin besar, oleh Presiden Habibi dianggap sbagai beban politik dan mahal secara ekonomi kemudian Timor-Timur diberikan kebebasan untuk merdeka. Pada jajak pendapattahun 1999 mayoritas penduduk Timor-Timur memilih merdeka 

• Keadaan social

Antara tahun 1976-1978 keadaan social masyarakat Timor-Timur belum menentu dan mereka hidup di kamp-kamp pengungsian. Kehidupan sehari-hari belum stabil masih terus diawasi oleh militer. Bangunan fisik peninggalan Portugis tidak banyak berarti bagi rakyat Timor-timur, masyarakatnya hidup miskin, buta huruf, maka dari itu pemerintah Indonesia membangun segala sarana hidup untuk rakyat Timor-timur.

Hambatan adalah tidak memahami bahasa Tetum (TimTim) sebagai tenaga guru atau medis enggan kesana. Dikarenakan adanya konflik yang berbau ras dan agama muncul, mereka juga mengambil tanah rakyat. Akibatnya terjadi kerenggangan ekonomi an puncaknya pada insiden Santa Cruz 12 November 1991 yang mirip tragedi kemanusian dan mengundang reaksi Internasional. Indonesia tidak dapat menyelesaikan dan Presiden Habibi memberikan status kepada Masyarakat TimTim yaitu merdeka.

• Agama

Mayoritas penduduk Timor-Timur beragama katolik. Para imigran datang ke wilayah TimTim dan mulai masuk dan bekerja pada instansi disana dikarenakan para imigran beragama Islam, Protestan, Hindu dan Buddha, kenyaman rakyat Timor-timur terganggu.

Perkembangan hingga tahun 1994 jumlah penganut agama lain terutama Islam menyamai penganut agama katolik. Selain itu umat Islam menutup hubungan mreka dengan sangat fanatic dan hidup mengelompok, hal itu menambah kemarahan masyarakat Timor-Timur, yang kemudian berakibat kerusuhan sara dan agama itu diangkat oleh Komnas Ham PBB.

V. Dampak Disintegrasi Timor-Timur

a. Bagi Indonesia

• Politik 

Menurunnya citra Indonesia di mata Internasional, karena Indonesia dianggap tidak memberikan kebebasan politik, ekonomi dan social budaya selama 23 tahun, Habibi sendiri menurun citranya sebagai presiden karena telah gagal dalam mengambil langkah.

Dampak lainnya berpengaruh terhadap daerah lainnya seperti: Ambon, Sambas, Aceh, Irian dan Maluku ingin lepas dan merdeka dari Indonesia.

• Social ekonomi

Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi dan pihak swasta telah menggagalkan asset ekonomi di Timor Lorasae mau tidak mau harus kehilangan asset ekonominya.

b. Bagi Timor-Timur

• Politik

System politik yang buruk dikarenakan antara yang pro disintegrasi dengan yang pro integrasi sedang perang saudara, akibatnya rakyat kecil menjadi korban

Timor lorosae secara politik belum siap untuk memerintah sendiri. Dampaknya terasa pada saat menggalang perayaan hari kemerdekaan 20 Mei 2002 yang lalu 

3. Dampak Hubungan antara Australia dengan Indonesia 

a. Dampak Positif

• Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia. penerima bantuan ini adalah Papua Nugini dalam bentuk bantuan proyek, bantuan pangan dan program latihan. Selain itu di Papua Nugini, Australia juga membangun proyek, Antara lain pembangunan jaringan jalan di Kalimantan Barat, proyek irigasi Gimanuk, lembaga penelitian peternakan, penyediaan air bersih, pengembangan perawatan intensif di RSUP Cipto Mangun Kusumo di Jakarta.proyek ini dibedakan menjadi 28 macam.

• Indonesia mendapat grant atau pemberian hadiah, jadi bukan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Indonesia.

• Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation), dalam rangka Indonesia mendapat bantuan 25 juta dolar Australia untuk masa 3 tahun

• Penduduk Indonesia 140 juta jiwa, Indonesia bukanlah sekedar tetangga langsung Australia melainkan negara terbesar dalam ASEAN. Australia menyelenggarakan kerjasama dengan ASEAN, maka Australia perlu menjaga hubungan baik dengan Indonesia jika hendak bekerjasama dengan ASEAN.

• Australia satu-satunya negara selain Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagai contoh pengajaran yang diberikan di New South Wales, dan juga di universitas Monash di Melbourne. 

Secara garis besar dampak positif dari hubungan kedua negara adalah keamanan dan kepentingan masing-masing negara terjamin, karena hubungan keduanya baik.

b. Dampak Negatif

Australia ikut campur tangan beberapa masalah dalam negeri Indonesia antara lain:

• Masalah Papua

Akibat adanya Organisasi Papua Merdeka(OPM) di perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini membawa akibat hubungan Australia dengan Indonesia agak renggang dikarenakan Australia khawatir bahwa Indonesia menolak Papua Nugini.

• Masalah hak asasi, keamanan, politik, dan masalah kemerdekaan pers.

• Masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Pernyataan Australia tentang masalah Irian Barat, setelah invasi Jepang ke Papua New Guinea(Irian Barat dan Irian Timur)menjelang perang dunia II, masyarakat dan pemerintahan Australia lebih yakin bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia sendiri merasa keamanan wilayahnya akan terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda. 

• Masalah Timor-timur

Bekas jajahan Portugis, Timor-Timur diintegrasikan ke dalam negara Republik Indonesia, Australia menentang kuat. Mereka menuntut agar hak menentukan nasib sendiri diberlakukan bagi masyarakat Timor-Timur, menurut mereka merupakan suatu bangsa tersendiri dan secara ras berbeda dengan Indonesia.

Sumber Pustaka :

Hamid Zulkifli,1999; Sistem Politik Australia, Bandung, Remaja Rosdakarya

M.Sabir 1987, Politik Bebas Aktif, Jakarta, CV Haji Masagung

Siboro 1989, Sejarah Australia, Bandung, IKIP

Adil Hilman,1993; Hubungan Australia dan Indonesia 1945-1962, Jakarta, Djambatan

Tjahja Gunawan, Indonesia Pembeli pendidikan terbesar di Australia, Kompas 11 juli 2002

Philip Kitley, dkk, 1989, Australia di mata Indonesia Kumpulan Artikel Pers Indonesia1973-1988, Jakarta , PT Gramedia

Margaret George 1986, Australia dan Revolusi Indonesia, Jakarta; PT Panja Simpati

Posted in: sejarah