FEDERASI AUSTRALIA

Ketika Australian Colonies Government Act dikeluarkan oleh pemerintah Inggris, di Australia sudah berdiri empat koloni yang terpisah-pisah, yakni New South Wales sebagai koloni yang tertua, Tasmania yang sejak tahun 1825 dipisahkan dari New South Wales, Australia Barat yang berdiri tahun 1829 namun karna berbagai masalah tumbuh dan berkembang dengan sangat lambat, serta Australia Selatan yang berdiri tahun 1836 berdasarkan teori kolonisasi yang rasional. Dengan dinyatakannya secara eksplisit dalam undang-undang itu bahwa Victoria dipisahkan dari New South Wales, maka jumlah koloni yang masing-masing berdiri sendiri bertambah menjadi lima.

Setiap koloni diberi kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan yang dikehendaki. Karena hal itu maka di pusat-pusat koloni timbul kegiatan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Dalam mengatur pemerintahan masing-masing terlihat tidak ada satu koloni pun yang memikirkan hubungan kerjasama dengan koloni lain.

Tahun 1847, Earl Grey menteri urusan jajahan pada waktu itu telah menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama di antara koloni yang berbeda di Australia, misalnya bea ekspor dan impor, lalu-lintas surat pos dan trasportasi. Idenya ini disampaikan kepada komisi parlemen Inggris, yaitu komisi perdagangan dan perkebunan. Komisi inilah yang tahun 1849 mengusulkan adanya gubernur jendral yang mempunyai kekuasaan yang menghimpun suatu badan yang diberi nama General Assembly Of Australia. Badan ini merupakan wakil dari tiap koloni yang keanggotannya dipilih oleh parlemen dari masing-masing koloni. Badan inilah yang nantinya akan membentuk mahkamah agung yang akan menerima pangaduan banding dari pengadilan-pangdilan koloni, serta membuat aturan atau undang-undang yang berlaku yang berlaku untuk seluruh koloni.

Untuk pertumbuhan dan perkembangan ide persatuan diperlukan waktu. Ide ini tidak tumbuh oleh suatu undang-undang. Pengalaman mereka dalam perjalanan itulah yang mengajarkan mereka untuk menyadari betapa besar kerugian yang harus mereka tanggung dalam perpecahan itu. Mereka mulai menyadari bahwa persatuan jauh lebih memperkuat mereka menghadapi segala sesuatu daripada menghadapi sendiri. Munculnya kekuatan Eropa di wilayah Pasifik, yaitu Jerman di Irian Timur laut, kepulauan Marshal, Solomon, dan Mariana, serta Perancis di New Hebrides, dirasakan sebagai ancaman bersama. Secara fisik memang harus diakuai bahwa ancaman langsung terhadap koloni-koloni di Australia pada waktu itu tidak ada.

Tahun 1880-an, industri di Sydney dan Melbourne mulai mencari pasar diluar batas-batas wilayahnya. Industri penghasil makanan di Sydney memerlukan perluasan pemasaran di Melbourne, akan tetapi jalan untuk itu terhalang oleh ketentuan tentang tariff di Victoria. Sebaliknya industri di Melbourne khususnya yang memproduksi makanan dan tekstil, memerlukan pasar di Sydney dan Adelaide, akan tetapi terpaksa dijual dengan harga tinggi di Sydney karena mahalnya ongkos jasa transportasi; demikian juga di Adelaide yang dikenai bea mahal oleh pemerintah Australia Selatan.

Dorongan untuk bersatu itu datang juga dari organisasi para pekerja Australia yang disebut Trade Union. Berbagai Trade Union di koloni yang berbeda itu menghendaki adanya keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina, jumlah jam kerja per hari, serta perlindungan atas hak-hak mereka. Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka mengadakanIntercolonial Congress yang diadakan khusus untuk Trade Union.

     Mewujudkan Federasi Australia

Pada akhir abad ke 19 banyak politisi dari koloni yang memprakarsai pembentukan suatu bangsa. Selain terdorong oleh berbagai faktor yang ada, pikiran untuk mempersatukan kembali Australia yang terpecah itu terpengaruh dari berkembangnya pemikiran persatuan di Eropa yakni gagasan dan pelaksanaan persatuan Itali dan Jerman.

Henry Parkes, negarawan terkenal dari New South Wales menyarankan pembentukanFederal Council untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh koloni dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk memikirkan persatuan semua koloni itu. Ide Parkes ini rupanya menimbulkan pangaruh yang sangat kuat. Pada tahun 1885 pemerintah Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang mengijinkan keenam koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji membentuk Federal Council of Australia.

Henry Parkes sendiri sebenarnya tidak mendukung Federal Council tersebut, bahkan mempengaruhi New South Wales agar tidak ikut melibatkan diri di dalamnya. Parkes berpendapat bahwa dewan ini tidak memiliki kekuatan yang nyata, dan hanya akan menghalangi pembentukan Parlemen Federal yang sesungguhnya. Henry Parkes kembali pada rencananya semula. Ia mengemukakan kembali segala hal yang berkaitan dengan Federasi Australia itu dalam pidato yang menggemparkan di Tenterfield, sebuah kota diperbatasan New South Wales dengan Queensland. Kemudian tahun 1890 diadakan pertemuan kepala pemerintahan dari seluruh koloni di Melbourne. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan akan mengadakan konvensi federal Australia yang diadakan pertamakalinya di Sydney tahun 1891. Konvensi federal yang pertama ini ditugaskan menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia, lalu menyampaikannya pada setiap koloni untuk pengesahan.

Konvensi berhasil menyelesaikan satu tugasnya. Akan tetapi ketika rancangan konstitusi itu disampaikan kepada parlemen di masing-masing koloni, mulai timbul pertentangan-pertentangan yang cukup tajam. Victoria menolak kehadiran New Zealand dalam federasi. Di New South Wales masalah federasi itu menimbulkan kesimpangsiuran karena sikap partai atau kelompok politik dalam parlemen.

Jika masalah federasi Australia itu tetap ditangani hanya oleh para politisi saja, kemungkinan realisasinya akan terus tertunda. Melihat kecenderungan seperti itu, rakyat mulai ikut campur tangan. Di berbagai koloni kemudian terbentuk liga federal. Mereka mengadakan konferensi besar tanpa meminta perhatian dari para politisi. Gerakan rakyat ini didukung oleh Australian Native Association (ANA), yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. Dr. John Quick, utusan dari Bendigo yang juga seorang anggota terkemuka liga federal itu, berkampanye untuk penyusunan konstitusi baru dan mengusulkan agar konsep baru itu sebaiknya diputuskan oleh rakyat secara langsung, bukan oleh parlemen setiap koloni. Dalam garis besarnya, ide Quick yang dijadikan pedoman itu adalah sbb:

a. Dorongan kearah federasi itu hendaknya berasal langsung dari rakyat;

b. Konstitusi baru hendaknya disusun oleh suatu konvensi yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat;

c. Konsep konstitusi itu selanjutnya diserahkan kepada rakyat untuk diterima atau ditolak;

d. Jika konstitusi itu telah diterima di dua atau lebih koloni, maka hendaknyalah konstitusi itu disahkan oleh parlemen Inggris sebagai hukum yang berlaku untuk seluruh koloni.

Lama kelamaan para politisi mulai tertarik lagi, dan menampilkan kembali gerakan federasi itu ke permukaan. Parkes yang pada tahun 1895 sudah berusia 80 tahun lalu digantikan oleh Edmund Barton sebagai pemimpin gerakan federasi tersebut. Ia didampingi juga oleh Alfred Deakin, pemimpin dari Victoria. Sementara itu rakyat terus berjuang dan akhirnya pemerintah setiap koloni menyetujui diselenggarakannya konvensi kedua.

Dalam konvensi kedua, rancangan konstitusi yang disusun dalam konvensi pertama (1891) dilengkapi dan disempurnakan hingga mencapai bentuk dan isi yang diharapkan pada masa itu. Masalah utama yang harus dipecahkan dalam konvensi itu adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan federal. Karena bentuk yang mereka hendaki adalah bentuk federasi, bukan negara kesatuan, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, tiap koloni mempunyai kekuasaan tertentu. Kekuasaan yang dikehendaki itu disebut secara teliti dan tegas, baru sisanya diserahkan kepada pemerintahan federal. Kedua, disebutkan secara tegas kekuasaan apa saja yang diserahkan kepada pemerintah federal lalu semua kekuasaan lainnya yang tersisa dipegang oleh pemerintahan koloni. Ini berarti kekuasaan pemerintah federal dibatasi dan dengan tegas memelihara hak-hak dan kekuasaan pemerintah negara bagian.

Konvensi memutuskan sistem pemerintahan di mana pemerintahan federal memegang kekuasaan atas hal-hal tertentu, yaitu pertahanan, bea dan cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi dan pelayaran. Ketentuan apa saja yang dikeluarkan oleh Parlemen Federal tentang hal-hal tersebut, maka dengan sendirinya lebih kuat dari ketentuan parlemen negara bagian. Konvensi juga menetapkan nama federasi yang akan dibentuk itu, yaitu Commonwealth of Australia.

Langkah selanjutnya adalah mengadakan referendum di seluruh koloni untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan dalam konvensi kedua tersebut. Kecuali di New South Wales, untuk persetujuan hanya dibutuhkan suara mayoritas sederhana. Untuk New South Wales kondisi yang ditetapkan adalah persetujuan didukung oleh paling sedikit 80.000 suara. Pada tahun 1898 diselenggarakan referendum di Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales. Queensland dan Australia Barat menangguhkan pelaksanaan referendum.

Hasil referendum di empat koloni tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

HASIL REFERENDUM 1898
Koloni	Suara Yang Setuju	Suara Yang Menolak
Victoria Australia Selatan Tasmania New South Wales	100.520 35.800 11.797 71.595	22.099 17.320 2.716 66.228
Jumlah	219.712	108.363

Pada tahun 1899, diadakan referendum yang kedua. Kali ini lima koloni menyelenggarakan referendum dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

HASIL REFERENDUM 1898
Koloni	Suara Yang Setuju	Suara Yang Menolak
Victoria Australia Selatan Tasmania New South Wales Queensland	13.437 65.990 152.653 107.420 38.488	791 17.053 9.805 82.741 30.996
Jumlah	377.988	141.386

Perlu dicatat bahwa dalam referendum kedua ini, rakyat yang ikut member suaranya kurang dari 60% dari rakyat yang sesungguhnya memenuhi syarat.

Tanpa menunggu Australia Barat, kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federal itu ke Inggris untuk disahkan oleh Parlemen Inggris. Akhirnya, pemerintah Inggris dalam tahun 1900 mengeluarkan undang-undang yang mengijinkan pembentukan federasi tanpa Australia Barat. Undang-undang itu disebut Australian Commonwealth Act. Sementara itu Australia Barat menyelenggarakan referendum dan hasilnya adalah 44.800 setuju dan 19.601 menolak. Dengan demikian, ketika Commonwealth of Australia menjadi kenyataan, federasi itu meliputi enam koloni yang nantinya menjadi negara bagian.

Akhirnya gerakan persatuan di Australia berhasil, setelah 50 tahun lamanya terpecah-pecah. The commonwealth of Australia menjadi kenyataan pada tanggal 1 Januari 1901, kurang lebih tiga minggu sebelum Ratu Victoria meninggal. Pada tanggal 9 Mei 1901, raja Edward VII, diwakili oleh anaknya, Duke of York, membuka secara resmi siding pertama parlemen Federal di Melbourne. Perdana menteri pertama untuk federai yang baru lahir adalah Edmund Barton. Melbourne sementara menjadi tempat kedudukan pemerintahanfederal hingga kemudian dipindahkan Ke Canberra tahun 1927.

      rangkuman

Sebelum koloni-koloni di Australia terdorong kearah pembentukan pemerintahan sendiri secara terpisah, pada tahun 1849, Earl Grey, Menteri Urusan Jajahan Inggris pada waktu itu, telah mengangkat ide tentang perlu adanya Gubernur Jendral dan lembaga yang disebut General Assembly of Australia. Ide ini direkomendasikan oleh satu komisi Parlemen Inggris. Rancangan undang-undang yang memuat ide tersebut disampaikan kepada Parlemen Inggris dalam tahun 1850. Namun ternyata saat itu belum merupakan waktu yang tepat untuk melakukan gerakan federasi. Rancangan undang-undang tersebut pun ditolak oleh Parlemen Inggris.

Menjelang akhir abad 19 seluruh unsur yang menghendaki persatuan berhasil mengkonstruksikan landasan bangunan persatuan Australia. Faktor-faktor yang mendorong koloni-koloni Australia untuk bersatu kembali adalah sbb:

1. Munculnya kekuasaan Eropa lain di daerah Pasifik, seperti Jerman dan Perancis yang dianggap sebagai ancaman bagi semua koloni, sehingga mereka perlu bersatu menghadapinya.

2. Keinginan mereka bersama untuk menjaga agar benua itu hanya diisi oleh orang-orang kulit putih, mendorong hasrat untuk menciptakan ketentuan yang seragam tentang imigrasi orang-orang kulit berwarna, terutama Cina ke negeri itu.

3. Hasrat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama di bidang perdagangan, yang menghendaki pengaturan bersama hal-hal yang berhubungan dengan bea dan cukai perdagangan antar koloni.

4. Keinginan trade union akan adanya ketentuan yang seragam tentang ketenagakerjaan di seluruh koloni.

5. Perkembangan ala-alat komunikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan suratpos dan telegaf.

6. Aspek militer dalam pertahanan dan keamanan yang menuntut adanya satu komando, satu front, bila koloni-koloni itu benar-benar diserang musuh.

7. Kebanggaan untuk disebut orang Australia daripada sebagai orang Victoria, orang Tasmania, atau sebutan daerah lainnya.

Lahirnya commonwealth of Australia sebagai wadah yang mempersatukan seluruh koloni Inggris di Australia itu, merupakan buah usaha para politisi, pengusaha, pekerja, rakyat yang ingin bersatu. Sehingga tidak ada golongan yang dapat mengaku paling berjasa untuk itu. Dorongan untuk mewujudkannya antara lain dimotori oleh berbagai liga federasi yang tumbuh dan berkembang di berbagai koloni, landasan konstitusional dan wujudnya dihasilkan lewat konvensi federal, dan pengesahannya dikukuhkan lewat referendum. Makacommonwealth of Australia pun lahir tepat pada tanggal 1 Januari 1901.

Sistem pemerintahan Australia

Pemerintah yang bertanggung jawab

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. 

Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai ‘pemilu Australia’. Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan profesional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudian pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih. Pada dasawarsa 1890an koloni-koloni tersebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda. 

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat. 

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. 

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD tertulis

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian. 

Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal. 

UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta. 

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelis parlemen tersebut atau, dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh mayoritas ganda – mayoritas pemilih nasional dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian (sekurangnya empat dari enam negara bagian). Jika satu atau bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah ‘tiga mayoritas’. 

Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui. 

Pemilih pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. 

Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Kedaulatan parlementer

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif. 

Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut. 

Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih. 

Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah. Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi. 

Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Sumber:

J. Siboro. 1989. Sejarah Australia. Depdiknas: IKIP Bandung.

Posted in: sejarah