“MEI 1998 ADALAH PELAJARAN. Ini zaman, zaman permulaan. Awal bagi Rakyat Indonesia untuk menemukan sejarah dan kemanusiaannya dengan kesadaran,dengan pengetahuan”

(Manifesto Politik Front Perjuangan Pemuda Indonesia)

SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN, MENINDAS RAKYAT BERARTI MELAWAN TUHAN. Itulah mengapa kita sampai detik ini masih Tetap Melawan dan Revolusi, melawan mereka yang kufur terhadap Tuhan dengan menindas sesama manusia, berlaku sombong dan merusak bumi. Dan perlawanan kita bukanlah verbalisme,aktivisme, advonturisme/ petualangan politik dan perilaku yang irasional dan kekanak-kanakkan. Revolusi adalah praxis perjuangan, yakni refleksi dan tindakan yang diarahkan untuk mengubah struktur penindasan. Meski harus kita akui bahwa perjuangan tak kunjung usai. Praktek, kerja, amal penentu sesungguhnya bagi diri kita di hadapan Tuhan. Allah SWT dalam Al-Qur’an surat ke-61 (As-Shaff/barisan) ayat 1-4 menjelaskan kepada kita; “Segala yang ada dilangit dan yang ada di bumi telah bertasbih kepada Allah. Dan Dia lah Yang Maha Perkasa dan Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata saja tentang kebaikan, tetapi tidak berbuat ? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kalau kamu hanya berkata tentang kebaikan tanpa memperbuatnya. Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang berjihad di jalan-Nya dalam barisan teratur, seolah-olah mereka bagaikan bangunan yang tersusun rapat.”[1]

Telah banyak kajian tentang historitas pergerakan kaum muda Indonesia yang diwakili oleh mahasiswa maupun kajian tentang quo vadis gerakan mahasiswa. Dan ternyata kita harus jujur bahwa adalah kenyataan di Jawa seringkali oleh banyak penulis sejarah dijadikan peristiwa utama dalam sejarah berbangsa kita. Buku-buku sejarah pergerakan klasik, semisal An Age in Motion; Popular Radicalism in Java 1912-1926 karya Takashi Shiraisi, Java in a time of revolution, Occupation and Resistence, 1944-1946 karya Ben Anderson maupun karya gurunya, George Mc. T Kahin yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia dan penulis lainnya, menuliskan dinamika Jawa sebagai peristiwa Indonesia atau dinamika Jawa mempengaruhi perubahan politik Indonesia.

Demikian halnya tentang gerakan mahasiswa, sejarah kemunculannya, mengalirnya ide dan aksi serta dinamika organisasinya selalu ditulis dengan setting sosial di Jawa. Suatu pergerakan intelektual terpelajar yang mulai muncul pasca massifnya pemberontakan petani yang berwatak mesianik/melirian.

Gerakan mahasiswa menjadi signifikan dan dominan sesungguhnya bukan ditentukan kondisi subyektif gerakan mahasiswa semata. Menguatnya posisi dominan gerakan mahasiswa pada gerakan massa-rakyat di masa kekuasaan kolonial misalnya, hingga pendudukan Jepang lebih di sebabkan oleh dibukanya ruang pendidikan bagi bumi putra dan di kemudian hari setelah hancurnya kekuatan pergerakan rakyat yang kala itu diwakili Sarekat Islam (SI), Perpecahan ditubuh SI disusul dihancurkannya PKI akibat pemberontakan 1926 mengakibatkan Perhimpoenan Indonesia (PI) yang didirikan di Belanda oleh para mahasiswa Indonesia yang ada disana menjadi pergerakan yang berpengaruh, termasuk pada gerakan bawah tanah semasa pendudukan bala tentara Jepang. Ketika Revolusi Pemuda meletus Agustus 45, peranan mahasiswa menjadi tidak populer.

Demikian halnya ketika Indonesia di era rezim Militer Orde Baru, kekuatan mahasiswa menjadi faktor dominan dan pelopor bagi gerakan rakyat ketika hampir semua kekuatan politik berhasil di tundukan oleh negara Orde Baru lewat mekanisme represif dan korporatis.

Pergerakan juga akan maju jika ditindas, di sinilah

Tragisnya nasib para penindas (Soekarno)

PERGERAKAN menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[2], diartikan kebangkitan untuk perjuangan dan perbaikan. Sedang secara lebih khusus Takashi Shiraishi melihat[3]; gerakan rakyat yang tampil dalam bentuk-bentuk seperti surat kabar dan jurnal, rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai, novel, nyanyian, teater, dan pemberontakan, merupakan fenomena yang paling mencolok bagi orang Belanda untuk melihat kebangkitan “bumiputra” pada awal abad XX. Fenomena tersebut sampai saat ini masih menyandang sebutan “pergerakan”, dimana “bumiputra” bergerak mencari bentuk untuk menampilkan kesadaran politik mereka yang baru, menggerakan pikiran dan gagasan, dan menghadapi kenyataan di Hindia dalam dunia dan zaman yang mereka rasakan bergerak. Dalam Hidoep 1 Juli 1924, Mas Marco Kartodikromo menjelaskan[4]:

bahwa perkataan “hidoep” itoe ada doea artinja, pertama nama asal jang bisa membikin doenia dan isinya: kedoea nama keadaan. Dari sebab itoe tidak salah kalau ada orang berkata: Dimana ada hidoep, disitoelah ada pergerakan, tiap-tiap pergerakan mesti membawa korban: tiap-tiap korban mesti membawa kebaikan

Pergerakan Rakyat kemudian berarti ketika rakyat berusaha menyelesaikan masalah yang menyelingkup disekitarnya, meski kenyataan historis ketika pergerakan rakyat adalah perlawanan terhadap kaum penindas. Keberadaan rakyat, persoalan rakyat, dan siapa yang dilawan pergerakan rakyat inilah yang bisa untuk menidentifikasikan pergerakan rakyat[5].

Tradisi protes rakyat Indonesia sesungguhnya sudah berumur lama, namun hal tersebut semakin nyata bentuknya seiring penetrasi kapitalisme yang dibawa pemerintahan kolonial lewat perkebunan yang semakin menguat, maka kemudian fase awal pergerakan rakyat di Indonesia banyak diambil oleh pemberontakan-pemberontakan petani. Karena disanalah intensifikasi super eksploitasi-penindasan terjadi, dan kaum ningrat yang secara turun temurun dipercaya sebagai pelindung ternyata gagal melaksanakan tugasnya bahkan menjadi pengkhianat rakyatnya menjadi kaki tangan Belanda. Maka perlawanan kemudian mengarah kepada Struktur feodalisme, Kapitalisme dan Kolonialisme

Sartono Kartodirdjo mengungkapkan[6]: "Satu-satunya pokok persoalan yang jelas-jelas memperlihatkan saling ketergantungan yang aktual atau potensial antara sejarah dan sosiologis adalah gerakan sosial". Untuk itu menjadi keperluan untuk melihat persoalan dizaman itu.

Hampir disemua daerah di Jawa, para petani Jawa yang sebelumnya mampu memaksa kaum ningrat pribumi untuk menghargai hak mereka, menjadi lemah dalam menghadapi kaum ningrat yang kemudian dapat memantapkan kekuasaan dan hak yang jauh lebih besar terhadap petani[7].

Kekuasaan kaum ningrat ini di perkuat oleh kekuatan militer Belanda yang siap mendukung kaum ningrat melawan rakyat Jawa sejalan dengan kepentingan VOC. Oleh karena itu, masyarakat Jawa sungguh-sungguh kehilangan keseimbangan. Kaum tani yang semula kuat, tidak lagi dapat mengekang perlakuan sewenang-wenang dari kaum elite ningrat; keseimbangan yang sebelumnya melindungi kepentingan para petani tidak dapat dipertahankan, karena kaum ningrat yang dibela orang Belanda sekarang mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menekan petani[8]. Akibatnya, pemerintahan penguasa setempat di semua kerajaan Jawa cenderung menjadi lalim[9]. Dengan demikian, pola hubungan sosial antar penduduk Jawa mengalami perubahan penting, dan struktur masyarakat Jawa menjadi sangat kacau[10].

Berfungsinya unsur-unsur kaum ningrat pribumi yang dapat di percaya sebagai agen-vasal (secara harafiah dapat disebut pembudak ) yang efektif dalam menjalankan sistem ekonomi VOC, mengharuskan mereka di beri kekuasaan luas yang dulunya tidak mereka miliki terhadap petani dalam bidang ekonomi[11].

Pemerintahan VOC selain memperkuat posisi kaum ningrat terhadap petani untuk memperlancarnya progam penghisapannya di Hindia Belanda juga dengan memperluas ruang lingkup orang Cina dengan di jadikannya Cina sebagai perantara antara VOC dengan penduduk termasuk juga membuka daerah untuk disewakan kepada pemodal Barat dan Cina.

Namun demikian, hubungan antara orang-orang Cina ini dengan penduduk daerah yang disewanya, tidak bersifat kontrak, tapi bersifat semi feodal[12], "para penyewa bertindak seperti bangsawan feodal baru yang jika perlu menundukan penduduk yang membangkang dengan kekuatan senjata[13]."

Penyewaan desa seperti itu kemudian dicontoh oleh para bangsawan pribumi hingga mencapai ribuan desa, bahkan ada yang disewakan hingga setingkat distrik hingga kedudukan penyewa setingkat dengan bupati.

Disamping daerah-daerah yang disewakan ini, VOC menyerahkan berbagai macam monopoli untuk dijalankan oleh orang-orang Cina, seperti hak untuk menarik pajak jalan, memungut pajak pasar, menyelenggarakan penjualan garam, bahkan hak untuk mengumpulkan bea cukai.

Melalui ini semua terutama pengawasan terhadap pasar-pasar, dan kekuasaan mereka yang kokoh dalam perdagangan beras yang diambil dari kekuasaan atas kehidupan ekonomi di desa-desa yang mereka sewa, orang Cina hampir sepenuhnya berhasil menguasai perdagangan dalam pulau Jawa, sehingga golongan pedagang pribumi hampir lenyap[14].

Semasa pemerintahan Raffles (1811-1816), pemerintah mencoba menghapuskan monopoli dengan menarik pajak/Landrente (1813) dimana petani harus membayar 2/5 dari hasil tanahnya, dan tetap tidak berhasil meniadakan monopoli.

Asumsi penarikan pajak itu adalah domein theory, intinya semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberikan legitimasi Gubernur Jendral Hindia Belanda, Van De Bosch untuk menerapkan tanam paksa (cultuure stesel, 1830-1870), disusul diperbolehkan masuknya modal lewat Agrarische Wet 9 April 1870 yang sanggup memakmurkan Belanda tapi memunculkan kemiskinan dan kelaparan bagi pihak petani.

Tampaknya jika dirunut kebelakang, potensi desa dan petani sebagai sumber tenaga dalam melakukan gerakan sosial, memiliki akar sejarah panjang. Pada masa kerajaan Majapahit, pemberontakan Ranggalawe di Tuban dilandasi oleh ketidakpuasan para petani di pedesaan yang merasa tertindas oleh kekuasaan sang raja. Juga aksi-aksi protes damai yang dilakukan oleh petani pada jaman kerajaan Mataram dengan melakukan pepe (berjemur secara massal) di alun-alun untuk menyatakan keberatannya atas kebijakan sang penguasa[15].

Salah contoh terbaik dari aksi protes kaum tani semacam itu diwujudkan oleh pergerakan Samin yang mulai dicetuskan pada tahun 1890 diwilayah Blora[16]. Contoh lainnya adalah pemberontakan petani di Banten 1888, catatan yang di buat De Kaal antara lain terjadi pada tahun 1844, 1847, 1860, 1863, 1871 dan 1874. Catatan itu menurut Sartono Kartodirdjo tidak menyertakan Klaten 1864, Cirebon 1865, Tegal, Yogya dan Kedu 1872[17], yang mana kesemuanya bercorak mesianik/melirinian dengan berbagai varian tersendiri.

Dari berbagai varian tersebut, adalah munculnya model perlawanan yang diilhami rasa keagamaan yang mengidentifikasikan diri sebagai gerakan juru selamat (messianisme), gerakan ratu adil (millenarisme), gerakan pribumi (nativisme), gerakan kenabian (prophetisme), penghidupan kembali (revitalisme). Dalam masa-masa tersebut menunjukan adanya, menurut Sartono Kartodirdjo[18], suatu kebangkitan agama yang meluas keseluruh pulau Jawa dan bagian-bagian besar Indonesia selama pertengahan kedua abad XIX. Ini ada relasinya dengan meningkatnya jumlah orang-orang yang naik haji, meningkatnya orang-orang yang berdakwah dari tempat ke tempat, dan bermunculannya tarekat-tarekat Islam dan sekolah-sekolah agama. Kebangkitan kembali agama ini mampu mencetuskan tanggapan yang emosional terhadap situasi yang mengganggu atau yang menimbulkan frustasi. Tarekat-tarekat yang tumbuh suburnya mendorong fanatisme, sedangkan gagasan-gagasan eskatolatis Islam mengubah para anggota tersebut menjadi kelompok-kelompok revolusioner yang militan, yang bertujuan menggulingkan kekuasaan kolonial.

Metode perlawanan juga memunculkan fenomena perbanditan sosial (social banditry) dalam kerusuhan untuk melawan pemerintah. Beberapa bentuk kerusuhan sebagai bentuk protes sosial petani itu adalah perkecuan, yang termasuk "perbanditan sosial" dalam pergerakan sosial. Juga "pembegalan" yang dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan, khususnya tebu, tembakau, dan kopi[19]. Tak sedikit para bandit ini mempunyai kedudukan istimewa di mata masyarakat, karena kebaikannya maupun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban kesejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pemerasan yang mereka lakukan[20].

Berdasarkan kesadaran politik, resistensis berupa perbanditan dapat dibedakan menjadi gerakan yang belum sadar politik (resistensi pra politik); setengah sadar (resistensi quasi politik); dan sadar sepenuhnya (resistensi sadar politik). Resistensi yang tidak sadar lebih didominasi tindakan kejahatan semata yang diwujudkan dalam pencurian, “begal”, dan sejenisnya. Resistensi setengah sadar dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang diwujudkan dalam perampokan dan perkecuan, sedangkan resistensi yang sadar politik sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk gerilya. Perbanditan itu sendiri dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kriminalitas (criminal bandit); perbanditan (Banditry); dan pemberontakan (rebellion)[21].

Sang Pemula (lahirnya pergerakan)

Meski perlawanan para petani tersebut dapat senantiasa dapat dihancurkan, namun nuansa religius (perang sabil) yang sering mengilhami pemberontakan petani, kekhawatiran atas menyebarnya Pan Islamisme di Hindia Belanda, mendorong pemerintahan kolonial untuk membuka ruang pendidikan bagi pribumi agar mereka berpikir dan bertindak seperti orang Barat, sehingga semangat anti Barat dapat dipupuskan. Pembukaan ruang pendidikan bagi para bumi putra sesungguhnya juga didasarkan kebutuhan pemerintahan kolonial akan pegawai adminitrasi rendahan dengan upah rendah pula sekaligus memenuhi kehendak politik etis.

Di tahun 1899 C. TH Van Deventer menerbit brosur yang berjudul Een Eereschuld (suatu hutang budi kepada rakyat Hindia Belanda), hingga akhirnya di awal abad XX lahirlah politik etis (educatie, irigatie, emigratie)

Perkenalan dengan pendidikan Barat yang berimpit dengan perubahan yang cepat menimbulkan “krisis pemikiran” dalam hati banyak pemuda Indonesia. Perkenalan dengan dengan ide-ide persamaan, kemerdekaan, hak asasi manusia, martabat bangsa dan lain-lainya, menantang pemuda-pemuda ini untuk berpikir. Karena di dalam kenyataan sehari-hari ia melihat bentuk-bentuk yang paling kasar dari penghinaan terhadap manusia dan dirinya sendiri. Kegembiraan dan kegairahan bercampur menjadi manusia satu dengan kemuakan dan kesedihan melihat cita-cita dimuka dan kenyataan yang ada[22].

Hal itu yang kemudian menjadikan gagalnya usaha Belanda tersebut untuk mencegah pergerakan/pemberontakan rakyat, karena justru melahirkan para pemimpin pergerakan yang mempunyai wawasan yang lebih luas dan dengan metode, strategi, dan pengorganisiran yang lebih maju dan baru yang mana basis massanya tetap buruh dan petani.

Aksi-aksi protes kaum tani, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, bukanlah perwujudan nasionalisme yang kuat maknanya, namun memang mewakili suatu pola dari protes melawan pemerintah Hindia Belanda yang segera diambil untuk digarap oleh para pemimpin nasionalis yang kemudian mengarahkan[23].

Mereka yang sebagai "sang pemula" dari intelektual terpelajar/mahasiswa yang mulai mengenalkan metode baru pergerakan adalah Raden Mas Tirtoardisoeryo (TAS). Beliau lahir di Blora 1880 dan meninggal pada tahun 7 Desember 1918. RM Tirtoardisoeryo adalah pemula dari Jurnalis Indonesia dan organiser movement.

Ada sekitar 14 terbitan yang ia kelola, pimpin, atau sebagai penulis tetap. Yaitu Pembrita Betawi, Soenda Berita, Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan, Poetri Hindia, Sarotomo, Soeara B.O.W, Soeara Spoor dan Tram, Soearaurna[24]. Medan Prijaji banyak mengemukakan keluhan-keluhan rakyat kecil terhadap perlakuan kalangan priayi tinggi dan para pegawai pemerintah. kolonial Belanda[25].

Sebagai orginiser, TAS mendirikan Sarekat Prijaji, Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia 1909 dan Sarekat Dagang Islam di Bogor 1912. Sarekat Dagang Islam (SDI) inilah yang pada tahun 1912 di Solo membuka cabang. Cabang Solo tadinya adalah organ ronda Rekso Roemekso, yang di ciptakan dalam rangka persaingan, pemboikotan dan perkelahian dengan para pedagang Cina. Itulah kemudian yang mengakibatkan sebagai organisasi diperiksa pemerintah Hindia Belanda, oleh H. Samanhudi diklaim sebagai cabang SDI, inilah kemudian menjadi SI (Sarekat Islam) dan TAS menjadi nominal founder.

Perilaku politik TAS inilah yang kemudian mengakibatkan ia dibuang keluar Jawa, dirampas harta bendanya. Kepulangannya ke Jawa dalam keadaan tidak punya apa-apa, kesepian dan akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal dunia.

Tiga serangkai, yaitu: Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Surjaningrat dianggap sebagai pemula gerakan nasionalis di Hindia Belanda.. Gagasan "Hindia Belanda" untuk warga Hindia Belanda" merupakan barang baru bagi penduduk pribumi berpendidikan barat. Rapat raksasa yang diselenggarakan Indische Partij merupakan hal baru yang memberi amat banyak inspirasi bagi Tjokroaminoto sampai berhasil menjadi ketua Centraal Sarekat Islam (CSI). Bahasa yang digunakan IP waktu itu benar-benar mengejutkan. Dalam rapat raksasanya di Bandung, Douwes Dekker mengumumkan pendirian IP merupakan "deklarasi perang" melawan tirani, atau pernyataan perang budak pembayar pajak kolonial terhadap Belanda, negara pemeras[26].

Pada tahun 1913, IP memutuskan bubar setelah permintaan legalnya di tolak oleh pemerintah, meski demikian mereka tetap meneruskan pergerakan, misalnya Soewardi Soerjaningrat dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan Comite Boemi Poetra pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda, inilah kemudian menerbitkan tulisan Soewardi, "Als Ik Een Nedelander Was" (Andai Aku Orang Belanda).

Tidak diragukan lagi, artikel itu sebagai paling radikal yang pernah di terbitkan di Hindia Belanda. Menulis seolah-olah dirinya orang Belanda, dia mengkritik kontradiksi perayaan besar-besaran kemerdekaan Belanda dari jajahan Perancis yang diadakan di Hindia Belanda, sementara pemerintah Hindia Belanda di tempat perayaan tersebut[27].

Maka, segera setelah artikelnya terbit Soewardi ditangkap dan dibuang ke Belanda. Dia dibuang lima tahun dan kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919[28]. Sedangkan kawannya, Tjipto tetap menjadi dokter dan berusaha mengobati rakyat dan mengobati “penyakit rakyat”, sebuah penyakit yang mengakibatkan mudah di tindas oleh pemerintah dan kaum feodal/ningrat.

Seperti yang ia tulis, "panyakit"itu adalah "sifat patuh orang Jawa", "kurangnya semangat perlawanan (oppositiegeest)" yang membuat orang Belanda tidak menyadari "kemana ia harus melangkah berserta koloninya" dan membiarkan "penyimpangan kekuasaan", obatnya adalah memelihara "semangat perlawanan" melalui "pengorganisiran rasa tidak puas" yang akan membuat Belanda sadar[29].

Dia yakin, bahwa menempa orang Jawa menjadi kesatria seperti Diponegoro, melalui sederetan kesulitan dan kerja keras, mereka "obat" bagi "sifat patuh orang Jawa" dan ia menyebut orang Jawa yang bereinkarnasi menjadi kesatrialah yang akan menjadi warga Hindia Belanda yang merdeka dan bebas di masa depan[30].

Kerja keras dari para pemula inilah yang kemudian memassifkan respon rakyat lewat organisasi pergerakan terhadap penindasan feodalisme dan kolonialisme. Para pemimpin pergerakan yang berbasis pada buruh dan petani lahir dari kandungan rakyat itu sendiri, seperti yang dialami oleh SI (Sarekat Islam), yang pada mulanya berbasis para pedagang kemudian bergeser pada buruh dan petani demikian halnya pada tema-tema perjuangannya. Para pemimpin SI adalah kaum muda terpelajar yang tidak hanya lahir dari kalangan elit seperti Tan Malaka, tetapi berasal juga dari rakyat lapis bawah, misal saja Semaun, Darsono, Marco Kartodikromo, dan sebagainya. Sedangkan Boedi Oetomo (BO) yang dibentuk oleh para mahasiswa STOVIA akhirnya menjadi organ para ningrat (kaum feodal) dan mengalami benturan dengan radikalisme massa dalam SI.

Muncul juga kelompok-kelompok mahasiswa yang tidak mengintegrasikan langsung dirinya dengan gerakan rakyat.

Gerakan Rakyat

Sejarah pergerakan, adalah dimana kita memperhatikan perkembangan masyarakat secara dialektis, sehingga kita dapat melihat ruh dan aliran darah dari pergerakan. Dalam konteks Hindia Timur, pemerintahan Kolonial telah menyediakan Buitenzorg untuk mengamati dan mencari rumusan penghancuran bagi kaum pergerakan. Rumah Kaca[31], yang dimaksudkan Pramoedya Ananta Toer adalah maksud dari itu. Produk rumah kaca adalah sejarah pergerakan yang dilihat dari permukaan yang kemudian banyak dijadikan referensi yang melahirkan apa yang oleh Takashi Shiraishi di sebut sebagai historiografi ortodoks atau historiografi cangkokan yang melihat pergerakan dalam aliran Nasionalisme, Komunisme dan Islamisme.

Takashi Shiraishi menjelaskan[32], Misbachlah yang mengingatkan kita akan kesalahan klasifikasi nasionalisme, Islam, Komunisme itu dan memperingatkan kita akan pandangan nasionalis yang serampangan itu. Jika kita membuang klasifikasi dan pengamatan serampangan itu serta menghindarkan diri dari pandangan teleologis, maka pergerakan di perempat abad 19 akan muncul kembali dalam bentuknya sendiri yang khas. Di zaman pergerakan, pemimpin pergerakan berpikir, menulis, dan berkata serta bertindak sebagai orang pertama. Dicerahkan oleh kata-kata dan perbuatan mereka, rakyat melihat dunia dan bergerak. Akhirnya kita pun sekarang masih dapat melihat dunia mereka dengan mengikuti kata dan perbuatan mereka yang tergores dalam tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan

Haji. Mohammad Misbach selaku tokoh SI, akhirnya juga menunjukan bahwa problemn perpecahan ditubuh CSI tidak semata-mata persoalan Islamisme-komunisme dan persoalan yang kemudian membentuk Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme adalah upaya mencari akar persoalan dan jawabannya serta spiritualistas perjuangan-pergerakan; tentang penjajahan bangsa asing yang kemudian melahirkan nasionalisme, tentang eksploitasi kapitalisme yang diurai lewat Marxisme, dan Islam sebagai semangat perjuangan.

Penetrasi ide-ide Marxis di Indonesia dilakukan lewat ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeninging) yang didirikan oleh Henk Seneevliet pada Mei 1917, yang kemudian oleh para aktivisnya dikembangkan di Red Guardist di Surabaya maupun VSTP (Vereninging voor Spoor en Tramweg Personeel) di Semarang, dan akhirnya mampu mempengaruhi beberapa tokoh pergerakan Sarekat Islam, seperti Semaoen, H. Busro dan Darsono (Semarang), Alimin dan Musso (Jakarta), maupun H. Misbach dan Mas Marco Kartodikromo (Surakarta). Mereka inilah kelak ketika terjadi perpecahan di tubuh CSI (Centraal Sarekat Islam) akan tergabung dalam Sarekat Islam Merah/Sarekat Ra`jat (SR)-PKI.

Ide-ide Marxis itu kemudian semakin kuat dalam tubuh pergerakan rakyat dalam hal ini SI-SI lokal ketika kaum muda terpelajar seperti Semaoen-ketika itu berumur 19 tahun-merebut kursi ketua SI Locaal Semarang Segera saja Semaoen menggerakan SI Semarang "ke kiri" sehingga mampu mengubah basis massa SI Semarang dari kelas menengah menjadi buruh, petani dan kaum miskin kota. Tidak itu saja, karena kemudian SI Semarang mampu merebut hegemoni di SI-SI lokal lainya dari tangan HOS Tjokroaminoto, terutama sekali setelah perjuangan ekonomi dengan pemogokan serikat buruh berhasil dan terbukti mampu menggairahkan kembali pergerakan rakyat pada umumnya dan SI pada khususnya.

Radikalisasi atau proses perevolusioneran SI Semarang sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat Jawa yang memang sangat menyedihkan. Kemisikinan, kelaparan, dan penyakit telah mengakibatkan banyak orang menderita dan banyak orang meninggal dunia, hal ini. mengakibatkan agitasi dan propaganda SI Semarang segera mendapat sambutan dari khalayak luas.

Sementara itu ketika penderitaan sangatlah menyedihkan, justru Volksraad hanyalah komedi politik dan pemerintah mendirikan Indie Weerbar dan Milisi Boemi Poetra, sebuah pasukan pribumi untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan musuh.

Berbagai bentuk penindasan yang sangat luar biasa, meminjam istilah Tan Malaka[33], "tanah emas, surga buat kaum kapitalis, tetapi tanah keringat air mata maut, neraka bagi buat kaum proletar", kemudian melahirkan berbagai pertanyaan tentang sumber dan solusinya. Dari Sneevlietlah mereka belajar menggunakan analisa Marxistis untuk memahami realitas sosial yang dialami. Mereka berpendapat bahwa sebab dari kesengsaraan rakyat Indonesia adalah akibat dari struktur kemasyarakatan yang ada, yaitu struktur masyarakat jajahan yang diperas oleh Kapitalis[34].

Untuk itulah kemudian H. M. Misbach mengatakan,

"..Kami sebagai orang Islam wadjiblah dari djaoeh memboeka topi boeat tanda memberi trimakasih kepada Karl Marx jang menjadi penoenjoek djalan, karenanja kami bisa mengetahoei rintangan agama yang terbesar"[35]. Untuk itulah mengapa ia kemudian bergabung ke PKI, "Ketahoilah, saja saorang jang mengakoe setia pada Igama dan djoega masoek dalam lapang pergerakan komunist, dan saja mengakoe bahoea tambah terbukanja fikiran saja dilapang kebenaran atas perintah Agama Islam itoe, tidak lain jalah dari sesoedah saja mempeladjari ilmoe kommunisme, hingga sekarang saja berani mengatakan djoega, bahoea kaloetnja kasalamatan doenia ini, tidak lain hanja dari djahanam kapitalisme dan imperialisme jang berboedi boeas itoe sadja, boekanja kasalamatan dan kemerdekaan kita hidoep dalam doenia ini sadja, hingga kepertjajaan kita hal Igama poen beroesak djoega olihnja[36].

Dalam konggres-konggres CSI, Semaoen semakin memperoleh dukungan dari SI-SI lokal lainnya meski mendapat hadangan dari grup Abdoel Moeis dan H. Agoes Salim.

Kemudian untuk memperkuat propaganda dan pendidikan, Semaoen menarik Mas Marco Kartodikromo untuk bergabung dalam surat kabar SI Semarang, serta meminta Tan Malaka untuk mendirikan sekolah-sekolah rakyat.

Meskipun ada pertentangan antara grup Semaoen dan Abdoel Moeis, toh kemudian melahirkan transformasi baru dalam tubuh SI, ketika dalam konggres, SI memutuskan untuk melawan Zondig Kapitalisme (Kapitalisme yang berdosa), hal ini menunjukan perubahan orientasi SI dari kelompok ronda (Rekso Roemekso, didirikan di Surakarta awal 1912) untuk mempersiapkan perkelahian dan pemboikotan terhadap Cina ,menjadi perjuangan yang lebih luas, pemerintahan sendiri dan perlawanan atas Kapitalisme.

Ditengah perseteruan dalam tubuh SI antara grup Semaoen dengan Abdoel Moeis dan Agoes Salim, didirikanlah PKI (Persarekatan Kommunist India/Partij der Komunisten in Indie) pada 23 Mei 1920 sebagai pengganti ISDV, dibawah pimpinan Semaoen. Dengan diperkenalkannya disiplin partai (Partijucht) ala Barat oleh Soewardi Soerjaningrat, yang menyatakan tidak boleh adanya keanggotaan ganda, hal inilah yang digunakan Abdoel Moeis untuk menendang keluar kubu Komunis dalam rangka perbaikan citra Tjokroaminoto di mata para etisi pemerintahan Hindia Belanda

Setelah kepulangannya dari negeri Belanda, Soewardi Soerjaningrat mempublikasikan terjemahan sebuah lagu berbahasa Peranacis, L `Internationale karya Eugene Pottier, lagu itu diberi Judul “Internasionale”, Bangoenlah, bangsa jang terhina!, Bangoenlah kamu jang lapar! Kehendak jang moelia dalam doenia! Senantiasa tambah besar. Lenjaplah adat fikiran toea! Hamba-ra`jat, sadar, sadar doenia telah berganti roepa, Nafsoelah soedah tersebar Bagi prang penghabisan. Koempoelah berlawan. Serikat Internasional akan kemanoesian....

Lagu tersebut juga diterjemahkan oleh partai komunis diberbagai dunia sebagai salah satu ciri keanggotaan mereka dalam organisasi komunis internasional, Komintern yang didirikan oleh mendiang Vladimir Illich Ulyanov Lenin.

Keikutsertaan kaum pergerakan rakyat Indonesia khususnya orang-orang kiri-komunis dalam kancah internasional, Komintern, diawali ketika ISDV menerima disiplin organ, syarat menjadi anggota Komintern, syarat itu diantaranya memakai nama partai komunis dan negara asal.

Informasi berasal dari sepucuk surat dari Haring, agen Komintern di Canton pada awal 1920, Haring adalah nama samaran Henk Sneevliet pendiri ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeninging) yang telah dipaksa keluar dari Hindia Belanda oleh pemerintahan kolonial dan hidupnya diakhiri oleh tembakan pasukan Nazi

Semaoen kemudian mengirimkan surat tembusan tersebut ke para anggota ISDV hingga melahirkan konggres istimewa ISDV, konggres berlangsung cukup panas. Dalam sidang 2 orang mengajukan mengajukan keberatan dengan alasan, jika kita menerima perintah Komintern, ini berarti kita berada dibawah orang Rusia. Semaoen mencoba menjelaskan bahwa Komintern bukan milik orang Rusia. Dan perubahan nama itu hanya sekedar disiplin partai. Akhirnya sidang menerima perubahan nama itu[37].

Maka pecahlah kemudian CSI, orang-orang PKI kemudian mendirikan SI Merah yang kemudian menjadi Sarekat Ra`jat (SR.). Tan Malaka yang kemudian naik menjadi pucuk pimpinan PKI berusaha mengakhiri konflik ini. Dalam memorinya, Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka menuliskan[38]:

yang sekarang masih saya ingat, pidato saya yang terpenting dalam konggres PKI tadi (1921), adalah uraian tentang akibatnya perpecahan awak sama awak, antara kaum komunis dengan kaum muslim, berhubung dengan politiknya "pecah dan adu" imperialisme Belanda. Perpecahan kita di jaman lampau, yang diperkuda oleh politik devide et impera itu sudah menarik kita kelembah penjajahan. Kalau perbedaan Islamisme dan Komunisme kita perdalam dan lebih-lebihkan, maka kita memberi kesempatan penuh kepada musuh-musuh yang mengintai-intai dan memakai permusuhan kita untuk itu melumpuhkan gerakan Indonesia. Marilah kita majukan persamaan, dan laksanakan persamaan itu pada persoalan politik dan ekonomi yang kongret nyata terasa. Demikian sari pidato saya

Sebelum usaha Tan Malaka mengakhiri konflik berhasil, ia telah dipaksa keluar dari Hindia Belanda, disusul kemudian para tokoh kunci PKI. Dalam persoalan perseteruan dalam tubuh CSI, H. M. Misbach dalam Medan Moeslimin menuliskan:

Begitoe djoega sekalian kawan kita jang mengakoei dirinja sebagai seorang kommunist, akan tetapi mereka misi soeka mengeloewarkan fikiran jang bermaksoed akan melinjapkan agama Islam, itoelah saja berani mengatakan bahoewa mereka boekannya kommunist yang sedjati atau mereka beloem doedoeknja kommunist, poen sebaliknja, orang jang soeka mengakoe dirinja Islam tetapi tidak setoedjoe adanya kommunisme, saja berani mengatakan bahoewa bukan Islam sedjati, ataoe beloem mengerti betoel-betoel tentang duduknja agama Islam[39]

Pemberontakan 1926 dan Gerakan Bawah Tanah

A. Perhimpoenan Indonesia

perpecahan di tubuh SI; SI Putih/CSI-Muhamdiyah yang relatif menjadi moderat dan SI Merah/SR (Sarekat Ra`jat)-PKI, menjadi PKI yang tadinya terlibat dalam pergerakan menjadi pemimpin pergerakan. Pecahnya pemberontakan PKI di tahun 1926 yang sporadis, kurang terkoordinasi, dalam situasi keputusaasan dan tanpa kepemimpinan dan tidak diikuti oleh semua cabang PKI serta telah dilarang oleh agen Komintern untuk Timur Jauh yang juga bekas ketua PKI yang diusir pemerintahan kolonial Hindia Belanda keluar Indonesia, Tan Malaka, akhirnya membawa kehancuran bagi PKI pada khususnya dan aktivitet pergerakan pada umumnya. Hancurnya organisasi, pemenjaraan maupun cerita tentang tanah pembuangan Digul membuat pergerakan rakyat semakin tak terarah.

Dan pasca 26 keberadaan kelompok mahasiswa menjadi dominan, PI (Perhimpoenan Indonesia) yang didirikan di negeri Belanda PI didirikan menjelang tahun 1923, progamnya adalah bertujuan agar kemerdekaan yang tegas untuk Indonesia dapat dicapai dengan usaha-usaha yang dihimpun dari semua kelompok dan kelas bangsa Indonesia tanpa kerja sama dengan Belanda[40]. Ditahun 1925 PI mengeluarkan Manifesto Politik, yang dalam wacana sejarah Indonesia kurang mendapat perhatian.

Namun profesor Sartono Kartodirdjo menganggap Manifesto Politik tahun 1925 adalah tonggak sejarah yang lebih penting dari pada sumpah pemuda. Manifesto itu dikemukakan PI di negeri Belanda intinya: 1). Rakyat Indonesia sewajarnya di perintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri; 2). Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan pihak manapun; 3). Tanpa persatuan kokoh dari perlbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai[41].

Di Indonesia sendiri pada tanggal 20 Februari 1927 terbentuklah Jong Indonesie. Menurut statuta Jong Indonesie tahun 1927, adalah tujuan Jong Indonesie guna mendorong gagasan kesatuan Indonesia melalui gerakan pramuka, olah raga, jurnal, selebaran dan pertemuan atau rapat[42].

Dipenghujung tahun 1928, Jong Indoenesie telah menyebar jauh keluar Bandung. Perhimpunan itu sudah punya cabang di Batavia, Yogyakarta dan Surabaya. Bagian pemudi, Poetri Indonesia, di cabang-cabang himpunan ini terdapat di Bandung, Batavia, dan Surabaya. Setidak-tidaknya tiga majalah di terbitkan oleh himpunan itu-Jong Indonesie-di Bandung, Kabar Kita di Surabaya dan Soera Kita di Yogyakarta[43].

Satu bidang kegiatan Jong Indonesie harus disebutkan secara khusus, yaitu sekolah sendiri yang didirikan oleh organisasi pemuda itu, Tjahja Volksuniversitet[44], sebuah kegiatan universitas bagi rakyat, misalnya membuka kursus bahasa Inggris gratis ataupun pendidikan-pendidikan di pedesaan sembari mereka melakukan piknik. Dalam acara-acara piknik mereka sering memainkan irama barat ataupun menghadiri acara-acara ala barat.

Jika ini merupakan pertanda keberanian di kalangan generasi Syahrir "untuk tidak canggung-canggung mendekati gadis-gadis Belanda", maka Syahrir, sebagaimana di kenang adalah pelopornya[45]. Para mahasiswa PI bersama para mahasiswa yang kuliah di Nusantara kemudian mendirikan club-club studi di berbagai kota (1923-1927) yang mana kemudian club studi Bandung mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan ketua Soekarno pada 4 Juni 1927. Partai tersebut bertujuan memperoleh kemerdekaan penuh bagi Indonesia baik secara ekonomi maupun secara politik, dibawah suatu pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia[46]. PNI kemudian bersama PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mendirikan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan Politik Kebangsaan Indonesia).

Keputusan membangun partai sesungguhnya merupakan hasil keputusan PI setelah melihat perkembangan sosial di Hindia Belanda, ditangkapnya Soekarno sebagai upaya pemberangusan PNI mengakibatkan tidak berjalannya PNI dan perpecahan di tubuh PNI; Partai Ra`jat Indonesia (M. Tabrani, 14 September 1930), Partindo (Sartono, April 1931) dan Golongan Merdeka/Club Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), yang didirikan oleh Sutan Syahrir dan M. Hatta

Partai Ra`jat Indonesia progamnya berlandaskan kerja sama dengan Belanda dan bertujuan mencapai pemerintahan sendiri bagi Indonesia secara parlementer[47]. Sedangkan Partindo[48], partai ini menginginkan kemerdekaan penuh tanpa kerja sama dengan Belanda, tetapi dengan metode yang jauh lebih moderat dari pada PNI. PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) merupakan kritik atas model organisasi massa PNI, ketika pemimpinya ditangkap maka berantakan pula organisasi, maka menurut PNI-Baru yang dibutuhkan adalah organisasi kader, yaitu organisasi yang mampu membangun kader-kader yang mana kader tersebut yang akan mengorganisir dan mendidik massa. Keberadaan Volskraad menjadikan pergerakan kemudian memasuki dinamika yang berbeda dengan di masa pra 26. Sebelum pemberontakan 26 pergerakan sarat dengan pemogokan, vergadering, boycot, longmarch, surat kabar dan gerakan massa buruh dan petani, sedangkan di masa pasca 26, masa Volkskraad, pergerakan penuh dengan perdebatan di parlemen, meskipun surat kabar pergerakan masih terus muncul, vergadering masih di teruskan semasa PNI Soekarno.

Selain PNI partai yang muncul diantaranya adalah PARINDRA (Partai Indonesia Raja) yang memandang kerja sama/tidak dengan Belanda tergantung situasi, PARINDRA didirikan pada tahun 1935 yang merupakan penggabungan dari PBI dan BO. Kemudian muncul pula pada April 1937 GERINDO (Gerakan Ra`jat Indonesia) yang anggotanya berasal dari PARTINDO yang telah bubar, GERINDO berjiwakan sosialisme dan internasionalisme, Kemudian GERINDO, PSII, dan PARINDRA mendirikan GAPI, yang mana kemudian GAPI bersama MIAI dan PVPN mendirikan Majelis Rakyat Indonesia dan melakukan konggres rakyat Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 13 sampai dengan 14 September 1941

Gerakan Bawah Tanah dan Revolusi Pemuda

Demikian halnya ketika zaman pendudukan Jepang yang melahirkan Gerakan Bawah Tanah (GBT) sebagai jalan pergerakan, meski tetap melakukan koordinasi dengan organisasi ciptaan Jepang POETRA yang mana Soekarno dan Hatta ada disana, GBT juga melakukan infiltrasi gagasan politik kepada para anggota PETA.

Dalam melihat fenomena GBT di Indonesia, Soe Hok Gie melihat," Jika kita membandingkan dengan pekerjaan bawah tanah pemuda-pemuda Indonesia yang ada di negeri Belanda dan yang ada di Indonesia maka yang dapat kita katakan adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan di Indonesia hanyalah terbatas pada memelihara teritorial dan "counter propaganda" terhadap penguasa-penguasa Jepang. Kita tak dapat mensejajarkan Jusuf Muda Dalam yang menghadang senapan mesin mencegat konvoi Jerman di jalan raya atau pekerjaan percetakan gelap bersama Soeripno dengan pekerjaan seorang Aidit atau Ir. Sakirman yang membagi pamflet gelap antar teman seasrama atau memaki-maki Jepang dalam ruang terbatas. Dan efektifitas pekerjaan di bawah tanahnya juga terbatas[49].

Menjelang kekalahan Jepang, muncul fenomena menarik ketika GBT semakin diberi ruang oleh militer Jepang (khususnya Angkatan Laut) sehingga bisa mendirikan sekolah-sekolah politik yang pengajarnya dari kalangan GBT, para lulusan sekolah-sekolah tersebut dikemudian hari mendirikan organisasi politik dan bersenjata, PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia)

Di tahun 1945 meletuslah revolusi kemerdekaan Indonesia yang banyak didorong oleh pada mahasiswa/pemuda Indonesia, karena golongan tua seperti Soekarno dan Hatta kala itu mencoba menolak meski kemudian bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Ternyata revolusi kemerdekaan tersebut kemudian melahirkan spontanitas para pemuda untuk melakukan revolusi sehingga pergerakan tidak milik segolongan (mahasiswa). Peranan pokok angkatan muda pada permulaan revolusi nasional Indonesia tahun 1945 adalah kenyataan politik yang paling menonjol zaman itu. Bagi Belanda yang sedang berusaha datang kembali dan Inggris sekutu mereka, dan juga masyarakat Indo dan Tionghoa, kata pemuda, yang “dulu” biasa saja dengan cepat memperoleh pancar cahaya yang menakutkan dan kejam. Di pihak Indonesia, terdapat suatu kepustakaan yang berisi pemujaan, yang memperlihatkan kesadaran yang menggembirakan akan kebangkitan pemuda yang tiba-tiba sebagai kekuatan revolusioner pada saat-saat yang gawat itu[50]. Ada suatu dorongan intuisi yang kuat sekali pada pemuda-pemuda bahwa mereka adalah pembebas penderitaan rakyat Dalam suasan psikologis ini kita dapat mengerti mengapa lagu Darah Ra`jat menjadi begitu cepat tersebar setelah dinyanyikan pada bulan September 1945 di lapangan Ikada. Seolah-olah ada identifikasi diri antara lagu tadi dan cita-cita mereka

Melawan Rezim Militer Orde Baru

BERDIRINYA negara Orde Baru dibawah kekuasaan militer tidak bisa begitu saja dilepaskan atas puing-puing peristiwa 1965 di Indonesia. Bukan hanya PKI yang terlibat dalam situasi konflik disana, termasuk pihak asing, dan tentu saja kemunculan gerakan mahasiswa kala itu tidak bisa dilepaskan dari fenomena tersebut.

Aksi mahasiswa yang mulai muncul kala itu untuk merespon, kondisi perekonomian, otoritarianisme, korupsi dan tentu saja peritiwa G30S pada mulanya tidak mampu untuk melakukan massifikasi. Hingga akhirnya menteri PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) Jendral Syarif Thayeb memberikan saran perlunya dibentuk kesatuan aksi mahasiswa yang berjaringan nasional, keberadaan menteri tersebut jelas menampakan kepentingan golongan tentara dari pada pemerintahan Soekarno, selanjutnya pertemuan di rumah menteri tersebut lahirlah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indoneisa) pada tanggal 25 Oktober 1965 dan pada tanggal 10 Juni 1966 di deklarasikan Tritura.

Demontrasi mahasiswa kian massif, akan tetapi pemerintahan Soekarno terlihat mengabakan tuintutan mahasiswa, ini terlihat dari retool kabinet yang dilakukan Soekarno masih ada wajah-wajah yang dipandang negatif oleh mahasiswa, maka pada hari pelantikan para menteri para mahasiswa memenuhi jalan-jalan di Jakarta hingga terjadi insiden penembakan oleh Cakrabirawa yang menewaskan mahasiwa, disusul kemudian dibubarkanya oleh KAMI oleh bung Karno selaku pemimpin tertinggi KOGAM (Komando Ganjang Malaysia) 26 Februari 1966.

Tetapi pembubaran tersebut tidak menyurutkan aksi mahasiswa, karena mereka didukung dan dilindungi oleh kesatuan-kesatuan tentara (RPKAD, Kostrad, KODAM JAYA) bahkan tidur di markas Kostrad. Maka ketika Supersemar dikeluarkan dan militer merebut kekuasaan mahasiswa kala itu cenderung mendiamkan. Hal ini terlihat ketika PKI dibubarkan oleh Jendral Soeharto mahasiwa mulai melupakan tuntutan yang lain, karena menganggap modernisme poltik akan dilakukan oleh militer, tetapi ternyata militer justru melakukan tindakan-tindak a demokratis dengan penyerderhanaan partai misalnya, ini membuktikan bahwa perlindungan militer (AD) terhadap aksi mahasiswa bukanlah tanpa pamrih atau melihat niatan baik mahasiswa, akan tetapi merupakan manuver karena militer tidak berani secara langsung untuk berhadapan dengan Soekarno.

AwaL dekade 70-an rezim militer dibawah komando Soeharto mulai mengkonsolidasikan kekuasaan Negara Orde Baru melalui penataan sistem politik yang akhirnya akan mengkooptasi segenap kekuasaan politik dan penyingkiran orang-orang yang dianggap duri dan diiringi munculnya fenomena korupsi, ketergantungan kepada modal asing hingga ketidakberesan aparatur, fenomena ASPRI yang dianggap menggangu kinerja kabinet maupun kesimpangsiuran wewenang dibidang keamanan misalnya antara Asisten Pribadi (Aspri) presiden bidang khusus (Opsus) dengan lembaga Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).

Persoalan tersebut kemudian melahirkan kembali aksi protes mahasiswa yang tidak lagi dikoordinir KAMI akibat perpecahan ditubuh lembaga tersebut. Persoalan pertama adalah bagaimana mahasiswa harus bersikap pada perkembangan Orde Baru, masuk kedalam kekuasaan (anggota DPR GR misalnya) atau tetap di parlemen jalanan. Yang kedua adalah masuknya lembaga-lembaga pendiri KAMI dan ormas ekstra universitas masuk kedalam organisasi korporatisme negara KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang merupakan kooptasi negara dibawah menteri pemuda Abdul Gafur, sedangkan yang lain tetap menruskan tradisi parlemen jalanan dengan lembaga intern universitas, Dewan Mahasiswa (DM)

Aksi-aksi yang dikoordinir DEMA (Dewan Mahasiswa) banyak mengangkat tema korupsi, misalnya aksi Komite Anti Korupsi dan kritik atas pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), persoalan pemilu yang melahirkan Golput (Golongan Putih). Hingga aksi-aksi yang ditunjukan kepada lembaga-lembaga negara maupun modal asing

Aksi-aksi mahasiswa tersebut kian intensif dan akhirnya terakumulasi dalam peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) yang mengakibatkan ditangkapnya para aktivis mahasiswa. Peristiwa Malari merupakan putusnya kemitraan mahasiswa dan militer dan terjadinya penangkapan dan pembreidelan surat kabar secara massal setelah peristiwa Gestapu. Didalam sistem pendidikan kemudian dikeluarkan SK mendikbud Nugroho Notosusanto yang meminta rektor untuk mengatur dan sebagai penanggungjawab kegiatan mahasiswa

Namun ternyata pemukulan tersebut tidaklah menyurutkan aksi-aksi mahasiswa, makin menguatnya kekuasaan militer, korupsi, kesenjangan sosial dan praktek tidak jujur dalam pemilu memunculkan banyak aksi mahasiswa hingga dalam tahun 1978 mahasiswa menyatakan menolak Soeharto presiden. Aksi tersebut menghasilkan respon tindak kekerasan militer dengan ditangkapnya para aktivis mahasiswa, pendudukan kampus-kampus dan pembubaran Dema oleh Kepala Staf Kopkamtib laksamana Soedomo. Dibubarkannya Dema kemudian diikuti usaha penataan kampus dengan dikeluarkannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) dan Sistem Kredit Semester (SKS) oleh mendikbud, Daoed Joesoef. Usaha yang lain adalah penyeragaman ideologi berupa keharusan asas tunggal Pancasila

Sampai dengan awal 1980-an, Negara Orde Baru praktis berhasil menundukan semua kekuatan masyarakat termasuk dunia kampus, meski ternyata dunia kampus masih melahirkan para aktivisnya yang kemudian tidak lagi menggunakan media kampus dan lembaga intern kampus karena praktis sudah terkooptasi oleh negara.

Munculnya kelompok studi, pers mahasiswa dan LSM merupakan gejala awal pasca peristiwa represif 78 dan NKK/BKK. Akan tetapi pertengahann 80-an muncul kembali aksi-aksi mahasiswa dengan tema-tema kasus rakyat dan penolakan atas NKK/BKK dengan menggunakan komite-komite aksi yang bersikap adhoc, aksi mereka juga seringkali aksi bersama rakyat yang sedang mengalami kasus, seperti pertanahan maupun perburuhan.

Kegiatan mahasiswa dengan kelompok studi berupa diskusi bukanlah sesuatu yang tanpa resiko, penangkapan terhadap aktivis mahasiswa tetap terjadi, apalagi pada aktivitas berupa komite-komite aksi. Akhir tahun 80-an. Awal 90-an mahasiswa mulai membangun kekuatan organisasi. Dari hasil penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) gerakan mahasiswa yang terus aktif melawan Orde Baru terbangun lewat tradisi 80-an yang kemudian oleh LIPI di sebut sebagai GAOB (Gerakan Anti Orde Baru), sedangkan yang lahir di era krisis 98 disebut GKOB (Gerakan Koreksi Orde Baru)[51].

Diskusi tentang GAOB tidak bisa dilepaskan dari dinamika perpecahan FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta) pada awal 1990-an. Persaingan dan perseteruan antara DMPY (Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta) versus SMY (Serikat Mahasiswa Yogyakarta) pada kurun 1992-1993, lalu berlanjut antara DMPY versus SMID/PRD (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi/Partai Rakyat Demokratik) pada kurun 1994-1996, terus PPPY (Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta) versus komite-komite mantel PRD pada kurun 1997-1998, hingga FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia) versus PRD (Partai Rakyat Demokratik) awal 1999, adalah proses historis yang mematangkan GM menjadi lebih jelas sebagai GAOB. Persaingan menjadikan setiap kubu terdorong untuk selalu mengembangkan kekuatan kelompok baik secara gagasan, pengorganisasian, basis massa mahasiswa dan rakyat, maupun strategi dan taktik gerekan. Saling kritik, intrik, kompetisi sekaligus perebutan pengaruh di antara kedua aktivisnya membuat nuansa pergerakan menjadi menarik[52]. Jaringan pembentuk LMND dan FPPI sebagin anggota adalah organ yang dilihat sebagai hasil SMY dan DMPY. Jaringan nasional DMPY adalah FORKOMM yang kemudian berubah menjadi FAMI, dan FAMI digebuk ketika aksi di gedung DPR 14 Desember 1993. hingga diadilinya 21 mahasiswa karena dianggap menghina presiden.

Bekas aktivis DMPY kemudian bertemu dengan unsur baru seperti SOPINK UMY, KMG STPMD-APMD, Djong USD dan para aktivis pers Dialog UII (DEBAR) dan sebagainya akhirnya berubah menjadi PPPY, jaringan PPPY di KBM (Kelompok Bermain Mahasiswa) kemudian berkembang menjadi FPPI

Demikian halnya dengan SMY, yang melahirkan jaringan berupa SMID yang setelah peristiwa Sabtu kelabu, Kudatuli (Kerusuhan Duapuluh Tujuh Juli) 1996 bermetamorforsis menjadi komite-komite aksi yang kemudian di tahun 1999 melahirkan organ nasional LMND

Seiring meningkatnya penggebukan aparat militer terhadap kekuatan oposisi pasca kerusuhan 27 Juli, muncul fenomena mahasiswa tiarap, meski hal itu tidak berlangsung lama, karena mahasiswa tetap melakukan aksi untuk mempertahankan stamina gerakan, bahkan aksi dengan tema-tema sensitif seperti persoalan pemilu, seperti aksi boikot pemilu komite-komite mantel PRD dan GEMA GOLPUT (Gerakan Mahasiswa Golongan Putih) se-Jawa-Bali yang dilakukan jaringan KBM.

Aksi mahasiswa terus berlanjut meski menghadapi represi dan kooptasi keras dari rezim dan aksi itu justru semakin membesar seiring muncul krisis total yang akhirnya mengakhiri kekuasaaan Jendral Besar H. Muhammad Soeharto sebagai presiden.

Turunnya Soeharto, memang berimbas atas aktivitas gerakan mahasiswa, namun secara umum aksi-aksi masih menjadi kekuatan besar dan mengarah kepada presiden Habibie maupun kebijaksanaan-kebijaksanaanya dan sisa-sisa kekuasan Orde Baru seperti halnya keberadaan Dwi Fungsi ABRI/TNI maupun aksi dengan isu-isu lokal bersama masyarakat. Medio November aksi mahasiswa membesar dan hal itu terlihat lagi di akhir kekuasaan Habibie dengan mengangkat tema penolakan RUU PKB (Rancangan Undang-undang Penyelamatan Negara) dan bahkan kepada penolakan pertanggungjawaban Habibie itu sendiri.

Mahasiswa di masa, menjelang, pada masa hingga akhir kekuasaan Soeharto meski mendapat dukungan dari masyarakat akan tetapi sesungguhnnya tetap belum berhasil dalam mengorganisir kekuatan rakyat.

Ketika masa kolonial Belanda keberadaan kaum muda pergerakan langsung terintegrasikan kepada pergerakan rakyat, berbeda dengan semasa orla maupun orba,. Kemunculan di masa Orla Gerakan Mahasiswa muncul dengan organ-organ kemahasiswaan dan tidak berintegrasi kepada komunitas masyarakat, karena pergerakan rakyat telah mengambil bentuk partai, demikian halnya semasa Orba, yang malah semakin sulit akibat praktek deideologisasi dan depolitisasi kepada massa yang dilakukan oleh Negara Orde Baru.

Usaha untuk mengintegrasikan gerakan mahasiswa kepada masyarakat telah dicoba dengan tetap mengangkat isu populis maupun kerja-kerja advokasi, akan tetapi pengorganisiran masyarakat tersebut terhenti pada persoalan kasus aktual tanpa ada keberlanjutan menjadi sebuah gerakan massa.

[1] Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an 30 Juz Huruf Arab Dan Latin, Fa Sumatera, Bandung, 1978, hal; 1285-1286

[2] Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

[3] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Grafiti, Jakarta, 1997, h: xi

[4] Ibid, h: 421

[5] Gunawan, Di Arus Pergerakan Rakyat, Pelopor Edisi keempat, Oktober 1999, h: 10

[6] Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani di Banten 1888, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, h: 25

[7] George Mc. Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press & Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h: 2

[8] Ibid, h: 6

[9] Ibid, h: 6

[10] Ibid, h: 6-7

[11] Ibid: h: 8

[12] Ibid, h: 10

[13] Ibid, h: 11

[14] Ibid, h: 12

[15] Radikalisme Rakyat Api Sepanjang Masa, Himmah Edisi 01/Thn. XXXI/Juni 1998, h: 17

[16] Ibid, h: 57

[17] Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1984 h: 43 (catatn kaki)

[18] Ibid, h: 37

[19] Hotma M. Siahaan, Gerakan Sosial Petani Terhadap Kekuasaan Negara, Suplemen Kompas Menuju Milenium III, Kompas, Sabtu, 1 Januri 2000, h: 29

[20] Ibid

[21] Ibid

[22] Soe Hok Gie, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kisah Pemberontakan Madiun September 1948, Bentang, Yogyakarta, 1997, h: 2-3

[23] George Mc. Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press & Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h: 56-57

[24] Th Sumartana, Raden Mas Tirtoadisuryo, Penggubah Sejarah di Pergantian Abad, dalam Suplemen Kompas Menuju Milenium III, Kompas, Sabtu, 1 Januri 2000, h: 55

[25] Ibid

[26] Takashi Shiraisi, Douwes Dekker, Tjpto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soeryangingrat, Impian Mereka Masih Bersama Kita, dalam Suplemen Kompas Menuju Milenium III, Kompas, Sabtu, 1 Januri 2000, h: 17

[27] Ibid

[28] Ibid

[29] Ibid

[30] Ibid

[31] Pramoedya Ananta Toer, Sebuah Roman Sejarah, Rumah Kaca, Hasta Mitra, Jakarta, 1988

[32] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, h: 474

[33] Noriaki Oshikawa, Tan Malaka, Berpikir Tentang Nasib Gagasan Politik, Suplemen Kompas Menuju Milenium III, Kompas, Sabtu 1 Januari 2000, h: 33

[34] Soe Hok Gie, Dibawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920, Frantz Fanon Foundation, Jakarta, 1990, h: 17

[35] M. Zaki Mubarok, Marxisme-Religius, Pemikiran dan Revolusi dalam SI-Merah Solo, dalam Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Edisi 02, Th. II, April-Juni 1999, h: 57

[36] Takashi Shirashi, Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, h; 409

[37] Soe Hok Gie, Dibawah Lenter Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920, Frantz Fanon Founation, Jakarta, 1990, h: 43

[38] Noriaki Oshikawa, Tan Malaka, Berpikir Tentang Nasib Gagasan Politik, Suplemen Kompas Menuju MIlenium III, Kompas, Sabtu, 1 Januari 2000, h: 33

[39] Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, h: 393

[40] George Mc. T. Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press & Pustaka Sinar Harapan, 1995, h: 113

[41] Asvi Warman Adam, Pengendalian Sejarah Demi Kemanusiaan, Suplemen Kompas Menuju Milenium III, Kompas, Sabtu, 1 Januari 2000

[42] Rudolf Mrazek, Syahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996, h: 69

[43] Ibid, h: 65

[44] Ibid, h: 67

[45] Ibid, h: 62

[46] George Mc. T. Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, UNS Press & Pustaka Sinar Harapan, 1995, h: 116

[47] Ibid, h: 118

[48] Ibid, h: 118

[49] Soe Hok Gie, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kisah Pemberontakan Madiun September 1948, Bentang, Yogyakarta, 1997, h: 53

[50] Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, h: 21

[51] lihat penelitian tersebut dalam Muridan S. Widjojo et al, Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa `98, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

[52] Ibid, h: 298-299